JAKARTA - Indonesia meminta anggota tetap Dewan Keamanan PBB memenuhi tanggung jawab moral dan politiknya untuk menghentikan kekerasan Israel, saat badan tersebut kembali gagal menyepakati resolusi mengenai gencatan senjata di Jalur Gaza.
Amerika Serikat memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendesak gencatan senjata di Jalur Gaza dalam pertemuan di Markas PBB, New York, Amerika Serikat Hari Rabu waktu setempat, saat jumlah korban tewas di wilayah kantong Palestina itu terus bertambah.
Rancangan resolusi itu menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat dan permanen antara Israel dengan kelompok militan Hamas di Jalur Gaza, Palestina; akses tanpa hambatan untuk penyaluran bantuan di wilayah kantong tersebut; serta pembebasan seluruh sandera yang masih ditahan.
Dalam pemungutan suara rancangan resolusi tersebut, seluruh anggota tidak tetap dan empat dari lima anggota tetap dewan mendukung resolusi tersebut. Hanya Amerika Serikat yang juga anggota tetap dewan, menggunakan hak veto untuk membendung resolusi tersebut.
"Indonesia menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mengesahkan rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza dan kelancaran penyaluran bantuan kemanusiaan," tulis Kementerian Luar Negeri RI dalam unggahan di media sosial X, Kamis 5 Juni.
Indonesia menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan/DK PBB dalam mengesahkan rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza dan kelancaran penyaluran bantuan kemanusiaan.#Inidiplomasi
— MoFA Indonesia (@Kemlu_RI) June 5, 2025
"Indonesia menekankan pentingnya aksi bersama komunitas internasional untuk menegakkan Hukum Humaniter internasional dan pelindungan rakyat sipil, khususnya perempuan dan anak-anak di Gaza," lanjut unggahan itu.
"Indonesia menyerukan kepada komunitas internasional, khususnya Anggota Tetap DK PBB untuk memenuhi tanggung jawab moral dan politiknya untuk menghentikan pelanggaran yang terus dilakukan Israel mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Gaza dan seluruh Wilayah Pendudukan Palestina," tulis Kementerian Luar Negeri RI.
Rancangan resolusi terbaru diajukan oleh seluruh anggota tidak tetap dewan, Aljazair, Denmark, Yunani, Guyana, Pakistan, Panama, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia dan Somalia.
Bersama dengan China, Prancis, Rusia, serta Inggris, seluruh pengusul rancangan resolusi memberikan dukungan dalam pemungutan suara di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat Hari Rabu waktu setempat.
Sementara itu, Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Shea menggambarkan rancangan resolusi tersebut sebagai "tidak dapat diterima".
"Penentangan AS terhadap resolusi ini seharusnya tidak mengejutkan, tidak dapat diterima karena apa yang dikatakannya, tidak dapat diterima karena apa yang tidak dikatakannya, dan tidak dapat diterima karena cara penyampaiannya," ujar Shea, dikutip dari UN News.
"Amerika Serikat telah menjelaskan," lanjutnya, "kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza."
November tahun lalu, AS juga memveto rancangan resolusi DK PBB yang mendesak gencatan senjata segara di Jalur Gaza. Seperti rancangan resolusi kali ini, rancangan resolusi ketika itu juga diajukan oleh seluruh anggota tidak tetap dewan. Itu menjadi kali kelima AS memblokir resolusi yang menyerukan gencatan senjata Gaza sejak dimulainya eskalasi pada Oktober 2023, dikutip dari TASS.
Diketahui, mekanisme pemungutan suara resolusi DK PBB memerlukan minimal sembilan suara mendukung, dari total 15 anggota dewan tersebut, tanpa adanya veto dari salah satu anggota tetap dewan yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, China, Rusia dan Prancis.
Konflik terbaru di Gaza pecah pada 7 Oktober, usai kelompok militan Palestina pimpinan Hamas menyerang wilayah selatan Israel, menyebabkan 1.200 orang tewas dan 251 lainnya disandera menurut perhitungan Israel, dikutip dari Reuters.
Itu dibalas Israel dengan melakukan blokade, serangan udara, hingga menggelar operasi militer di wilayah Jalur Gaza.
BACA JUGA:
Pada 19 Januari, kedua negara memberlakukan kesepakatan gencatan senjata dan melakukan pertukaran sandera-tahanan, setelah kesepakatan yang dicapai beberapa hari sebelumnya antara Hamas dengan Israel lewat perantara Mesir, Qatar dan Amerika Serikat.
Israel kembali melakukan blokade total seluruh bantuan pada 2 Maret, mengatakan itu dilakukan untuk menekan kelompok Hamas menerima usul gencatan senjata dan membebaskan seluruh sandera di Jalur Gaza.
Terpisah, sumber kesehatan di Gaza pada Hari Rabu mengonfirmasi, jumlah korban tewas Palestina di Gaza sejak konflik terbaru pecah telah mencapai 54.607 orang, mayoritas anak-anak dan perempuan, sementara korban luka-luka mencapai 125.341 orang, dikutip dari WAFA.
