JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka opsi untuk menggunakan dana belanja tak terduga (BTT) untuk membiayai program sekolah swasta gratis di Jakarta yang membutuhkan anggaran triliunan rupiah per tahun.
Namun, opsi ini belum bisa dipastikan. Pramono juga membuka peluang untuk menggeser anggaran kegiatan lain yang bisa dialokasikan untuk pelaksanaan sekolah gratis.
"Mengenai anggarannya nanti pasti akan kami sampaikan ke DPRD setelah uji coba dilakukan. Bahwa apakah kemudian anggarannya digunakan BTT atau menunggu adanya APBD perubahan. Jadi, ada dua alternatif itu," kata Pramono dikutip Kamis, 8 Mei.
Sebelum sekolah gratis resmi dijalankan secara serentak, Pemprov DKI akan melakukan uji coba di 40 sekolah swasta dalam tahun ajaran baru 2025/2026. Uji coba ini bakal menyasar sekolah yang berada di kawasan permukiman padat penduduk.
Yang pasti, Pemprov DKI hanya akan menjalankan program sekolah gratis pada sekolah swasta grade C dan D. Kemudian, besaran pembiayaan pendidikan tiap siswa juga dibatasi dengan nominal setara bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Jadi nanti hanya sekolah-sekolah swasta tertentu di daerah-daerah yang padat penduduk dan daerah yang mohon maaf dianggap sedikit tertinggal. Sehingga dengan demikian inilah yang menjadi prioritas kami untuk memperbaiki pendidikannya," ujar Pramono.
Sementara itu, DPRD DKI Jakarta telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk memformulasikan mekanisme yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Ketua pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta, M. Subki mengaku sampai saat ini Pemprov dan DPRD belum menemui kesepakatan mengenai alokasi anggaran untuk membiayai sekolah gratis ketika resmi dilaksanakan.
Sehingga, DPRD mengusulkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengambil opsi alokasi dana hibah dalam APBD tahun anggaran 2025 untuk melaksanakan uji coba sekolah gratis di 40 sekolah swasta.
"Untuk yang uji coba bisa jadi nanti alokasinya dari hibah. Karena tahun lalu kan enggak dianggarkan, tiba-tiba sekarang pelaksanannya ada. Maka, skema yang sangat memungkinkan itu dari dana hibah yang sifatnya fleksibel," kata Subki kepada wartawan, Rabu, 7 Mei.
Rencananya, sasaran uji coba sekolah gratis ini akan diterapkan pada satuan pendidikan swasta di kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri.
Namun, 40 sekolah swasta sebagai pilot project sekolah gratis belum bisa diumumkan. Sebab, peraturan gubernur (pergub) yang menetapkan daftar sekolah tersebut baru akan disahkan dalam beberapa waktu mendatang.
BACA JUGA:
"Pergubnya sedang diproses. Jadi kita enggak bisa spill juga ya sekolah yang mana karena kan ini kan harus konkret. Sekolahnya juga memang benar-benar mau digratiskan dengan konsekuensi yang sudah dibicarakan tentunya dengan pemda," jelas Subki.
"Yang pasti kita minta untuk uji coba itu yang 40 itu kalau bisa merata di semua 5 wilayah kota. Supaya masyarakat juga sekalian mendapat sosialisasi bahwa ada program sekolah gratis," tambahnya.
