DPRD Jabar Usulkan Alternatif Vasektomi, Dorong Pembenahan Data Bansos

BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, mengusulkan solusi alternatif sebagai pengganti wacana vasektomi yang sempat disebut sebagai syarat penerima bansos.

Ia menilai, solusi penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari pembenahan sistem pendataan hingga pelatihan kerja bagi warga miskin.

Menurut Iwan, polemik vasektomi muncul karena lemahnya data penerima bansos dan kurangnya edukasi keluarga berencana. Ia menekankan pentingnya musyawarah data dari tingkat RT/RW yang diumumkan secara terbuka, guna menjamin transparansi dan mencegah kecemburuan sosial.

"Kalau data sudah jelas, tidak perlu cara ekstrem. Musyawarah warga penting supaya bansos tepat sasaran," ujarnya, Selasa 6 Mei.

Iwan juga mendorong agar bansos diberikan dengan batas waktu tertentu dan terintegrasi dengan pelatihan kerja. Ia menyarankan program pelatihan seperti pekerjaan kasar, pertanian, atau usaha mikro agar warga penerima dapat mandiri secara ekonomi.

Ia menambahkan, pendampingan oleh petugas konseling keluarga dan usaha juga dibutuhkan agar bansos tidak hanya konsumtif.

"Biar warga bisa curhat, dibimbing soal usaha dan jumlah anak. Jangan cuma kasih uang, tapi dampingi," katanya.

Kontroversi vasektomi muncul setelah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyebutnya sebagai salah satu opsi syarat bansos. Ia bahkan mengusulkan insentif Rp 500 ribu bagi warga yang menjalani vasektomi. Namun, wacana ini mendapat penolakan dari MUI, Komnas HAM, dan beberapa menteri.

MUI Jabar menyatakan vasektomi haram kecuali dengan alasan medis tertentu. Komnas HAM menyebut kebijakan tersebut melanggar hak asasi jika bersifat wajib.

Sementara itu, Menko PMK Muhaimin Iskandar menyebut bansos harus diberikan tanpa paksaan, dan mendorong pembenahan sistem penyalurannya.

Dedi Mulyadi akhirnya mengklarifikasi bahwa vasektomi bukan syarat mutlak. Ia menyebut masih banyak pilihan lain dalam program keluarga berencana yang bisa disesuaikan dengan norma agama dan sosial.