JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi merombak Kabinet Indonesia Maju. Rabu, 28 April petang tadi Jokowi melantik dua sosok yang duduk di posisi baru.
Mereka adalah Bahlil Lahadalia yang menjadi Menteri Investasi dan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-Riset dan Teknologi. Selain itu, Jokowi juga akan melantik Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
Anggota Fraksi PDIP DPR Darmadi Durianto berharap, menteri-menteri yang ditunjuk Presiden Jokowi mampu menyelesaikan persoalan di tengah pandemi, khususnya ekonomi.
Dia pun memberikan catatan untuk mengevaluasi gerakan-gerakan menteri yang sudah ada. Seperti Menteri Perdagangan yang menurutnya harus bisa menaikkan eskpor bukan hanya impor saja.
BACA JUGA:
"Nanti jadi kementerian impor kan. Jadi ini ekspor bagaimana strateginya, blueprint-nya, selama ini kan sulit ekspor," ujar Darmadi kepada VOI, Rabu, 28 April.
Apabila ada pergantian menteri perdagangan, menurut Darmadi, harus dipastikan apakah Mendag bisa melakukan ekspor dan memasarkan produk dalam negeri yang menciptakan daya beli tinggi bukan komoditas.
"Misalnya itu kan bagaimana membuka pasar-pasar baru diluar negeri, dari yang sudah ada, bukan konvensional. Jadi bukalah pasar baru yang potensial. Itu tugas Mendag," kata anggota Komisi VI DPR itu.
"Jadi orientasi harus ke ekspor supaya minus impor, itu menjadi poin karena harus surplus baru bisa mendukung pertumbuhan ekonomi," sambungnya.
Kementerian Perindustrian juga demikian. Dikatakan Darmadi, Menperin harus menciptakan daya beli untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi yang melemah.
"Bagaimana manager purchasing indexnya naik terus, apakah PMI yang diciptakan itu betul-betul real? Kalau kemudian hanya penciptaan demand sesaat seperti bea masuk di 0 kan, bea masuknya untuk berapa mobil itu kan hanya sementara, seterusnya bagaimana menciptakan konsumsi agar daya beli naik? Ini poin yang harus diperhatikan Menperin," bebernya
Jadi, kata Darmadi, kompetensi menteri perindustrian disaat pandemi sulit ini harus dicari. Serta apa strategi yang mumpuni untuk bisa membalikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Sering kita bahas bagaimana memanfaatkan ITPC (Indonesian Trade Promotion Center) diluar negeri, banyak yang tidak qualified dan tidak menghasilkan, tidak efektif dalam memasarkan produk diluar negeri. Kan ujung tombaknya di ITPC luar negeri. Kita menggaji begitu banyak orang-orang disana yang hasilnya tidak terlalu maksimal. Ini kan salah satu poin yang kita sering bahas bagaimana perjanjian nasional agar tidak merugikan Indonesia itu banyak kita kritisi," terangnya.
"Jadi Menteri Perindustrian juga gitu, gebrakan apa yang betul-betul mempunyai nilai daya saing tinggi. Menteri investasi juga kita pertanyakan apakah betul investasi yang masuk itu real angkanya?," tambah dia.
Menyoal menteri perindustrian, menteri perdagangan dan menteri investasi dibawah koordinasi Menko Perekonomian yang kini dijabat Airlangga Hartarto, Darmadi pun mengkritik.
Menurutnya, peran Menko Perekonomian harus kuat agar tidak membebani menteri-menteri dibawahnya. Jangan sampai menteri sudah buat kebijakan lalu ditolak presiden Jokowi, padahal sudah bersinergi dengan menteri koordinatornya. Seperti kasus impor beras dan garam kemarin.
"Koordinasi kan tetap di Menko agar searah, sejalan, sevisi. Bagaimana Menko membuat ini menjadi efektif dan efisien? Ya itu tugas Menko. Menko kan tidak punya fungsi eksekusi hanya koordinasi, tapi kalau menkonya bisa lebih kuat secara politik mestinya lebih efektif mengkoordinasikan ini. Disitu juga dibutuhkan menko yang kuat juga," jelas Darmadi.
"Keputusan dirapat kordinasi terbatas, nah itu Menko harus mampu mengkoordinir itu. Jangan masing-masing menterinya teriak sana sini, kasihan menterinya, sudah keluarkan statement masing-masing eh akhirnya dibatalkan Presiden," kata Darmadi menandaskan.
Terkait
