JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan dua pejabat terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. Keduanya dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini.
Kedua pejabat yang dipanggil KPK yakni Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan Irawan dan Kepala KPP Pratama Bantaeng Sulawesi Selatan Pemeriksa Pajak Madya, Dit P2 periode 2014-2019 (Supervisor) Wawan Ridwan.
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri, Kamis, 22 April.
Diberitakan sebelumnya, KPK sedang menyidik kasus dugaan suap puluhan miliar rupiah terkait penurunan nilai pajak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.
KPK hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait konstruksi perkara maupun pihak yang menyandang status tersangka kasus tersebut. Sesuai kebijakan pimpinan KPK saat ini, lembaga antikorupsi akan mengumumkan konstruksi perkara secara rinci dan nama-nama yang ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukannya upaya paksa berupa penahanan atau penangkapan terhadap tersangka.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Malaysia dan Singapura Kirim Kapal Penyelamat Bantu Cari KRI Nanggala-402
22 April 2021, 11:18 -
| BERITA
Dapat Jatah Vaksinasi COVID-19 di Kantor Anies Baswedan, Raisa: Senang Banget
22 April 2021, 13:21
Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dua pejabat pajak yang telah menyandang status tersangka kasus ini, yaitu Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak serta Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak.
Kedua penyelenggara negara itu diduga menerima suap dari beberapa konsultan dan kuasa pajak di sejumlah perusahaan. Informasi itu menyebut, Angin dan Dadan diduga menerima suap dari Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations, serta Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin, dan Agus Susetyo selaku konsultan pajak terkait pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama.
Terkait
