Usut Kasus Suap Pengurusan Pajak, 10 Pegawai Ditjen Pajak Dipanggil KPK
Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri (Foto: Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada hari ini, Kamis, 2 September untuk dimintai keterangan terkait dugaan suap pemeriksaan pajak 2016-2017.

Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dadan Ramdani yang merupakan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak.

Para pegawai yang Ditjen Pajak yang diminta hadir adalah Yudi Sutiana Gardayudia, Paryan, Indra Ahmad Wijaya, Arif Wibowo, dan Andri Puspo Heriyanto. Selanjutnya, Budiyanta, Putu Eka Dibia Putra, Prasetya Adi Siswanto, Ilham Zahroni, dan Musliman.

"Dipanggil sebagai saksi tersangka penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 Ditjen Pajak untuk tersangka DR," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri kepada wartawan, Kamis, 2 September.

Selain itu, KPK juga memanggil enam saksi dari pihak swasta yaitu Wahyu Santoso, A Sunardi R, Ester Sutrisna, Naufal Binnur, bagian keuangan Clipan Finance, dan Agus Susetyo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan dua pejabat di Direktorat Jenderal Pajak sebagai tersangka yaitu Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak Tahun 2016-2019 Angin Prayitno Aji dan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani.

Selain itu, komisi antirasuah juga menetapkan empat tersangka lainnya dalam dugaan suap ini. Mereka adalah tiga konsultan pajak yaitu Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, dan Agus Susetyo serta seorang kuasa wajib pajak yaitu Veronika Lindawati.

Dalam kasus ini, Angin bersama Dadan diduga melakukan penerimaan uang sebanyak tiga kali pada 2018-2019. Pada Januari-Februari 2018 terjadi penerimaan uang sebesar Rp15 miliar yang diserahkan oleh perwakilan PT GMP yaitu Ryan Ahmad dan Aulia Imran.

Selanjutnya, penerimaan juga dilakukan pada pertengahan tahun 2018 sebesar 500 ribu dolar Singapura yang diserahkan oleh Veronika Lindawati sebagai perwakilan PT BPI. Angka ini merupakan sebagian dari komitmen yang telah disetujui yaitu Rp25 miliar.

Penerimaan uang yang terakhir kembali terjadi pada Juli-September 2019. Uang ini diterima para tersangka dari perwakilan PT Jhonlin Baratama, yaitu Agung Susetyo senilai 3 juta dolar Singapura.