Tsamara PSI Bela Mendikbud Nadiem: Setop Zalimi Mas Menteri Demi Politik Jangka Pendek

JAKARTA - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas membela Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang sepekan belakangan ini 'diserang.'

Mulai dari isu kocok ulang kabinet Joko Widodo hingga kontroversi hilangg tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I. 

"Isu reshuffle kabinet yang beredar di media seminggu ini menghasilkan keriuhan politik, salah satunya serangan tajam kepada Mendikbud Nadiem Makarim," kata Tsamara dalam keterangan dilansir Antara, Rabu, 21 April. 

Kritikan terbaru dari bos Gojek itu yakni hilangnya nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari di Kamus Sejarah Indonesia.

"Terakhir Nadiem dituduh menerbitkan buku Kamus Sejarah yang tidak mencantumkan pahlawan nasional yang juga pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy'ari," ujarnya pula.

Tsamara menjelaskan Kamus Sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud itu dibuat pada era mantan Mendikbud Muhadjir Effendy. Tsamara menilai kamus tersebut pun belum dicetak.

"Pertama, fakta menunjukkan buku Kamus Sejarah itu dibuat pada tahun 2017 ketika Mendikbudnya Muhadjir Effendy, bukan Nadiem Makarim. Kedua, sesuai dengan keterangan resmi Kemendikbud, Kamus Sejarah itu masih berupa draf dan oleh karena itu belum dipublikasi," ujarnya. 

Oleh sebab itu, Tsamara meminta sejumlah pihak untuk tidak menyerang Nadiem Makarim. Tsamara meminta kritik yang disampaikan ke Nadiem bersifat konstruktif, bukan fitnah.

"Maka, setop serang dan zalimi Mas Menteri Nadiem Makarim demi kepentingan politik jangka pendek. Mas Menteri tentu saja tidak sempurna. Kritik boleh saja bahkan dianjurkan. Tapi kritiklah dengan substansi yang kuat untuk perbaiki dunia pendidikan kita, bukan kritik yang menjurus kepada fitnah," katanya pula.

Pada sisi lain, Tsamara menilai ada pihak yang membocorkan draf itu ke publik. Tsamara meminta pihak terkait untuk mengusut dugaan tersebut.

"Selain itu, pelaku pembocoran draf Kamus Sejarah yang kemungkinan besar dilakukan dari dalam tubuh birokrasi Kemendikbud harus diusut tuntas," kata Tsamara.