NU Hingga Muhammadiyah Bakal Diajak Kemendikbud Susun Ulang Kamus Sejarah Indonesia

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hilmar Farid menyatakan, Kamus Sejarah Indonesia Jilid I bakal disusun ulang tahun ini. Hal ini sebagai upaya menyempurnakan kamus yang saat ini telah beredar di masyarakat dan menimbulkan polemik.

Hilmar mengatakan, untuk menyusun kamus ini, pihaknya bakal membentuk tim baru. Nantinya, tim ini akan mengajak berbagai organisasi termasuk Nahdlatul Ulama (NU) hingga Muhammadiyah sebagai upaya penyempurnaan.

"Kami akan melibatkan teman-teman terutama dari organisasi besar seperti NU, muhamadiyah untuk memastikaan tidak ada kesalahann. Jadi ini benar-benar niatnya ingin mengkoreksi kesalahan," kata Hilmar dalam konferensi pers yang ditayangkan secara daring pada Selasa, 20 April.

Bahkan, demi mencegah kembali terjadinya kesalahan, nantinya Kemendikbud bakal mengajak langsung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam penyusunannya. "Dan berharap nanti dalam kerjasama ini, semua kesalahan sampai sekecilnya itu bisa dikoreksi," jelasnya.

Sehingga, dengan makin banyaknya pihak yang diajak bergabung menggarap kamus ini, segala informasi sejarah secara lebih akurat bisa disajikan. Ke depan, buku ini bisa jadi pegangan bagi para pelajar dalam mempelajari sejarah bangsa.

"Kita ingin melihat ke depan, mengkoreksi dan memastikan bahwa semua informasi yang diberikan akurat dan betul-betul bisa digunakan bahan pegangan oleh para siswa kita," tegasnya.

Menambahkan Hilmar, editor Kamus Sejarah Indonesia Susanto Zuhdi tim baru ini memang akan dibentuk. Penyebabnya, tim lama sudah dibubarkan.

"Anggotanya sudah bubar. Mungkin akan buat tim baru dengan masukan berbagai unsur. Kalau dibuat lagi saya siap (terlibat, red)," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kamus Sejarah Indonesia Jilid I jadi polemik karena tak memuat nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Kiai Haji Hasyim Asy'ari tapi justru memuat nama tokoh berpaham komunis seperti DN Aidit dan Darsono Notosudirjo. 

Hanya saja, Kemendikbud menegaskan kamus ini tidak pernah diterbitkan secara resmi oleh Kemendikbud. Dokumen tak resmi tersebut merupakan salinan lunak atau softcopy dan masih dalam penyempurnaan.

Lagipula, Kamus Sejarah Indonesia disusun pada 2017 lalu atau sebelum Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, kamus ini juga belum disempurnakan sehingga belum ada rencana untuk diterbitkan.