JAKARTA - Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai mengatakan pihaknya turut terkena dampak efisiensi anggaran yang diputuskan pemerintah. Akibatnya, Amzulian mengungkapkan, alokasi gaji pegawai Komisi Yudisial hanya cukup sampai Oktober 2025.
"Kami diminta melakukan efisiensi, ya, segala hal. Karena dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu. Apalagi dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Karena KY juga tidak cukup, karena gaji pegawai saja, itu hanya cukup sampai bulan Oktober ya," ungkap Amzulian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Februari.
Bahkan, lanjut Amzulian, pihaknya harus membeli bahan bakar minyak (BBM) sendiri untuk kendaraan dinas. Kendati demikian, dia mengatakan bahwa Komisi Yudisial tetap menaati aturan yang berlaku.
"KY pada posisi mengikuti apa yang menjadi kebijakan negara. Saya tadi dapat kabar, BBM kami mulai bulan depan beli sendiri. Kendaraan kami," katanya.
Amzulian menjelaskan, anggaran yang didapat Komisi Yudisial (KY) pada 2025 sebesar Rp184 miliar dan harus terkena efisiensi mencapai 54 persen. Tentu, kata dia, akan sangat berpengaruh terhadap kinerja KY, termasuk soal seleksi hakim.
"Ya 54 persen itu dari Rp 184 (miliar, red). Ya, nggak ada lagi memang. Kalau dipotong darinya besar mungkin masih besar. Ini dari kecil dipotong. Ya, itulah," kata Amzulian.
BACA JUGA:
Amzulian berharap, ada perbaikan mengenai efisiensi ini. Dia pun mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dan dijadwalkan bertemu Sri Mulyani pada pekan depan.
"Solusinya memang kalau anggaran kami yang hanya Rp184 M itu dikembalikan ya, kami normal tentu saja. Tapi kami sadar ini kan kebijakan negara yang kami juga tidak bisa, saya yakin seluruh Kementerian dan Lembaga pada posisi yang sama, kami akan jalankan. Sesuai dengan kebijakan negara tentu saja. Karena kami bagian dari negara ini," pungkasnya
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #donald trump #banjir #ramadan #minyakita #gazaPopuler
