Menhan Israel Perintahkan Tentara Siapkan Rencana Bantu Relokasi Warga Gaza Sesuai Keinginan Trump

JAKARTA - Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memerintahkan tentara untuk menyiapkan rencana yang memungkinkan "keberangkatan sukarela" penduduk dari Gaza, setelah Presiden AS Donald Trump menuai kecaman luas karena mengumumkan rencana untuk mengambil alih jalur tersebut.

Katz memuji pernyataan Trump soal Amerika Serikat bertujuan untuk mengambul alih Gaza, memukimkan kembali lebih dari 2 juta warga Palestina yang tinggal di sana dan mengubah wilayah itu menjadi “Riviera Timur Tengah”.

“Saya menyambut baik rencana berani Presiden Trump, warga Gaza harus diberi kebebasan untuk pergi dan beremigrasi, sebagaimana norma di seluruh dunia,” kata Katz di X dilansir Reuters, Kamis, 6 Februari.

Katz mengatakan rencananya akan mencakup opsi keluar melalui penyeberangan darat, serta pengaturan khusus untuk keberangkatan melalui laut dan udara.

Pejabat Hamas Basem Naim menuduh Katz berusaha menutupi "negara yang gagal mencapai tujuannya dalam perang di Gaza", dan mengatakan warga Palestina terlalu terikat pada tanah mereka untuk meninggalkannya.

Pengungsian warga Palestina adalah salah satu isu paling sensitif dan eksplosif di Timur Tengah.

Pengungsian penduduk secara paksa atau terpaksa di bawah pendudukan militer adalah kejahatan perang, yang dilarang berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1949.

Serangan Israel yang menewaskan puluhan ribu orang selama 16 bulan terakhir, memaksa warga Palestina berulang kali berpindah ke wilayah Gaza untuk mencari keselamatan.

Namun banyak yang mengatakan mereka tidak akan pernah meninggalkan daerah kantong tersebut karena mereka takut akan pengungsian permanen, seperti “Nakba”, atau malapetaka, ketika ratusan ribu orang diusir dari rumah mereka dalam perang saat lahirnya negara Israel pada tahun 1948.

Banyak dari mereka yang diusir atau melarikan diri ke Gaza, Tepi Barat dan negara-negara Arab tetangganya termasuk ke Yordania, Suriah dan Lebanon, di mana keturunan mereka masih tinggal di kamp-kamp pengungsi. Israel membantah pernyataan bahwa mereka dipaksa keluar.

Katz mengatakan negara-negara yang menentang operasi militer Israel di Gaza harus menerima warga Palestina.

“Negara-negara seperti Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan negara-negara lain, yang melontarkan tuduhan dan klaim palsu terhadap Israel atas tindakannya di Gaza, secara hukum berkewajiban untuk mengizinkan penduduk Gaza memasuki wilayah mereka,” katanya.

“Kemunafikan mereka akan terungkap jika mereka menolak melakukannya. Ada negara seperti Kanada, yang memiliki program imigrasi terstruktur, yang sebelumnya telah menyatakan kesediaannya untuk menerima warga Gaza,” ujar Menhan Israel.

Ucapannya langsung menuai kritik dari Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares.

“Tanah warga Gaza adalah Gaza dan Gaza harus menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan,” kata Albares dalam wawancara dengan stasiun radio Spanyol RNE.

Katz menuduh Hamas menyandera warga Palestina di Gaza, mencegah mereka keluar dan memeras uang dari mereka melalui sistem bantuan kemanusiaan.

Pengumuman tak terduga Trump, yang telah memicu kemarahan di Timur Tengah, terjadi ketika Israel dan Hamas diperkirakan akan memulai pembicaraan mengenai putaran kedua rencana gencatan senjata yang rapuh untuk mengakhiri pertempuran selama hampir 16 bulan di Gaza.