JAKARTA - Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera merespons usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin merelokasi warga Gaza ke beberapa negara, salah satunya Indonesia. Dia khawatir, rencana relokasi tersebut justru menjadi momentum untuk Israel mengambil alih Palestina.
Mardani awalnya mengomentari pemikiran Trump yang selalu out of the box. Namun menurutnya, pemindahan warga Gaza ke beberapa negara bukan menjadi urusan Presiden AS.
"Yang pertama, tentu Donald Trump ini punya banyak pikiran yang out of the box, ngambil Panama lah, teluk Meksiko jadi teluk Amerika termasuk ingin memindahkan relokasi warga Gaza ke Indonesia relokasi, itu bukan urusan Donald Trump, harus ditanya kepada warga Gaza," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari.
Walaupun, lanjut Ketua DPP PKS itu, Indonesia pasti akan selalu siap sedia membantu warga Palestina. Hanya saja dia merasa heran, mengapa Trump menyebut Indonesia.
"Tapi bahwa Indonesia siap membantu Palestina apalagi masyarakat Gaza itu sangat jelas dan benar. Nah, yang patut jadi pertanyaan menggelitik kenapa nyebut nama Indonesia, Donald Trump?," kata Mardani.
Anggota Komisi II DPR itu mengatakan, mungkin saja alasan Trump ingin Indonesia menjadi tempat bernaung warga Gaza lantaran vokal memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Akan tetapi, Mardani khawatir Israel justru akan mengambil Palestina apabila warga Gaza meninggalkan tanah kelahirannya.
"Saya berpendapat khusnuzon, karena Indonesia dianggap salah satu negara yang sangat komit, sangat konsisten, mendukung kemerdekaan Palestina, membantu warga Palestina. Ada bagiannya di titik itu, tapi usulannya absurd. Karena ketika sudah dipindahkan, kalau diambil Israel bagaimana?," pungkasnya.
Sementara sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI telah menanggapi isu terkait rencana Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang ingin merelokasi warga Gaza beberapa negara, salah satunya Indonesia.
"Pemerintah RI tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai hal ini," demikian pernyataan juru bicara Kemlu, Rolliansyah Soemirat, pada Senin, 20 Januari.
BACA JUGA:
Rencana relokasi ini muncul setelah utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mempertimbangkan kunjungan ke Jalur Gaza sebagai bagian dari upayanya untuk menjaga kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas tetap berjalan.
Witkoff bekerja untuk mencapai stabilitas jangka panjang bagi Israel dan sekitar 2 juta warga Palestina yang telantar, melalui tiga fase kesepakatan yang dicapai minggu lalu.
Fase pertama, yang dimulai pada Minggu, diperkirakan berlangsung sekitar enam minggu dan melibatkan pembebasan sandera oleh Hamas dan tahanan Palestina oleh Israel.
Fase kedua akan dinegosiasikan selama fase pertama dan diharapkan menghasilkan pembebasan tambahan sandera dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Fase terakhir, yang juga masih perlu dinegosiasikan, adalah mengakhiri perang dan memulai pembangunan kembali Gaza.
Namun, ide relokasi sangat kontroversial di kalangan warga Palestina dan Arab lainnya, karena banyak yang percaya bahwa relokasi akan menjadi langkah pertama dalam memaksa mereka meninggalkan tanah mereka oleh Israel.