KPK Bakal Pelototi Dana Haji, Peringatan Transparansi Disampaikan untuk Kemenag hingga BPH

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memastikan lembaganya akan memelototi pelaksanaan haji. Dana yang tidak sedikit juga harus dikelola secara transparan.

Hal ini disampaikan Setyo saat KPK menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Penyelenggaraan Haji (BPH) di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 23 Januari.

"KPK akan mengawasi transparansi dana haji yang dikelola mengingat dana haji ini tidak sedikit," kata Setyo dalam pertemuan itu yang dikutip dari keterangan KPK, Jumat, 24 Januari.

Selain itu, KPK juga mengingatkan Kemenag, BPKH, dan BPH saling bersinergi. Lembaga itu tidak boleh saling tumpang tindih dalam pengelolaan penyelenggaraan haji.

"Agar tidak tumpang tindih, kami perlu mengkaji pembagian tugas, baik sebagai regulator dan operator haji antara Kemenag, BPKH dan BPH. Sehingga, tercipta harmonisasi regulasi dan hubungan kelembagaan," tegas mantan Irjen Kementerian Pertanian (Kementan) tersebut.

Setyo mengatakan upaya yang dilakukan lembaganya ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo terkait pelaksanaan haji. Selain itu, KPK juga memiliki tugas melaksanakan pencegahan dan monitoring sesuai UU KPK Pasal 6 huruf a dan C.

"Pencegahan sudah jelas melalui pelaporan gratifikasi maupun kepatuhan LHKPN. Sementara monitoring ini merupakan pengawasan. Dalam konteks ini, KPK akan mendampingi bagaimana tata kelola penyelenggaraan haji yang sebaik-baiknya," ungkapnya.

Adapun Menteri Agama Nazaruddin Umar menyebut ada dua hal yang memang diharapkan dari KPK. Pertama adalah bentuk pendampingan serta pengawasan penyelenggaraan haji khususnya pada 2025.

Hadirnya KPK juga disebut Nazaruddin bisa menjadi efek kejut bagi siapapun yang menyelewengkan kewenangannya.

"Saat ini sudah ada Peraturan Presiden yang menjelaskan bahwa BPH akan fokus dalam penyelenggaraan haji tahun depan. Sehingga kami meyakini tidak ada tumpang tindih kewajiban. Di samping pengawasan dan kontrol dari KPK berdampak secara psikologi bagi oknum yang main-main dengan penyelenggaraan haji," pungkas Nazaruddin.