KPK Akan Kawal Pelaksanaan Haji 2025 Sesuai Arahan Presiden Prabowo

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap memantau pelaksanaan ibadah haji 2025. Koordinasi dengan pihak terkait bakal dilaksanakan untuk memastikan tidak ada praktik lancung.

"KPK sedang menyiapkan koordinasi dengan Kementerian Agama, Badan Haji, dan Badan Pengelola Keuangan Haji," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan yang dikutip pada Rabu, 8 Desember.

"Ini juga tentunya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan KPK akan mengawal prosesnya," sambung Tessa.

Dengan proses ini, diharapkan ke depan tak ada korupsi atau penyalahgunaan anggaran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Apalagi, biaya yang dikeluarkan jemaah sekarang lebih murah dari tahun sebelumnya.

"Jadi prosesnya kita tunggu sama-sama dan kita harapkan pelaksanaan haji mulai tahun ini dan ke depan dapat berjalan dengan lancara dan dapat lebih murah," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Presiden Prabowo Subianto minta KPK mendampingi Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) dalam penyelenggaraan haji. Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025 ini mengatakan langkah tersebut menyusul temuan dan catatan terkait pelaksanaan Haji 2024 oleh Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 DPR RI.

“Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama (Kemenag) dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik,” kata Dasco dalam rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, ANTARA, Selasa, 7 Januari.

Salah satu catatan yang jadi perhatian adalah ketidaksesuaian alokasi kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi yang ditetapkan oleh pemerintah. Padahal, keputusan diambil setelah berkonsultasi dengan Komisi VIII DPR RI.

“Kita harus mewaspadai temuan-temuan pansus yang lalu bahwa kemudian ada slot-slot yang termanipulasi agar yang berhak berangkat itu bisa berangkat tanpa hak-haknya dikurangi,” ungkapnya.