Polemik BPOM vs Vaksin Nusantara, Okky Asokawati Nasdem: Sudah Seharusnya Jokowi Turun Tangan

JAKARTA - Tim peneliti vaksin Nusantara dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berpegang teguh pada sikapnya masing-masing yang saling bertolak belakang. BPOM menyatakan vaksin Nusantara belum layak lanjut ke uji klinik fase 2. Namun, peneliti kukuh meneruskan uji kliniknya.

Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati menyesalkan kisruh tentang vaksin nusantara di internal pemerintah. Ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan langsung menyelesaikan polemik ini.

"Saya kira Presiden dapat memanggil pihak-pihak yang berpolemik untuk segera menghentikan polemik ini dan mendudukkan perkara ini secara jelas, terang dan transparan. Berbagai spekulasi yang muncul di publik juga agar segera berhenti," tegas Okky.  

Okky berpendapat, tak semestinya tim peneliti dan BPOM beperkara di muka publik, ketika pemerintah berupaya keluar dari krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19.

Okky berharap pihak-pihak yang berpolemik agar dapat menahan diri untuk memberikan pernyataan yang justru membingungkan publik. Dia mendorong urusan kesehatan agar ditempatkan pada porsi yang tepat. 

Bahkan, menurutnya, situasi lebih pelik saat sejumlah tokoh melakukan aksi dukungan kepada Vaksin Nusantara dan dukungan terhadap BPOM.

"Padahal ini urusan kesehatan, namun masuk pada aksi dukung-mendukung. Ini sangat naif," ujar dia.

"Mari kita tempatkan ranah kesehatan pada porsi yang tepat, bukan justru membangun narasi yang tensinya justru pada urusan politis berupa mobilisasi dukungan," tambahnya.

Sebagai informasi, polemik vaksin Nusantara diawali dengan hasil evaluasi BPOM yang menganggap uji klinik fase 1 vaksin besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto belum memenuhi kaidah. Hal itu yang menyebabkan belum adanya lampu hijau peneliti untuk meneruskan uji klinik fase 2.

Namun, pada Rabu, 14 April lalu, sejumlah tokoh politik dan pejabat, termasuk Anggota DPR RI beramai-ramai menjadi relawan uji klinis tahap II. Dalam tahap ini, relawan vaksin akan diambil sampel darahnya dan diolah selama 7 hari ke depan.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito menyatakan lepas tangan jika vaksin Nusantara kukuh ingin melanjutkan tahapan. Sebab, pihaknya belum mengeluarkan izin fase 2.

"Hasil penilaian BPOM terkait fase 1 dari uji klinik dari vaksin dendritik atau Nusantara ini adalah belum bisa dilanjutkan ke fase 2. Sudah clear kan itu. Apa yang sekarang terjadi, itu di luar Badan POM, dalam hal bukan kami untuk menilai itu," kata Penny dalam konferensi pers virtual, Jumat, 16 April.