Indonesia Gabung BRICS, Komisi I DPR: Keanggotaan RI Perkuat Posisi Diplomasi Ekonomi

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Marwan Jafar merespons positif bergabungnya Indonesia ke dalam blok ekonomi BRICS. Menurut Marwan, keanggotaan penuh RI menjadi nilai tawar sekaligus menguatkan posisi Indonesia dalam ruang diplomasi global terutama bidang ekonomi.

“Masuknya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS akan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam ruang diplomasi internasional. Posisi ini harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk membuka potensi kolaborasi dalam perdagangan antarnegara yang lebih fair dan saling menguntungkan,” ujar Marwan Jafar, Rabu, 8 Januari. 

Sebagaiman diketahui, Indonesia resmi bergabung dengan blok ekonomi BRICS sebagai anggota penuh pada Selasa, 7 Januari. Hal ini disampaikan oleh Pemerintah Brasil setelah pertemuan puncak di Johannesburg pada 2023 lalu.

Legislator yang duduk di komisi bidang hubungan internasional itu mengatakan, bergabungnya Indonesia dalam blok ekonomi BRICS akan memperluas potensi kerjasama perdagangan dengan negara-negara kelompok utama ekonomi berkembang seperti Brazil, Rusia, China, India, dan Afrika Selatan. Selain itu ada 13 negara lain yang menjadi mitra BRICS seperti Bolivia, Nigeria, Turki, Uganda, Malaysia, Thailand, hingga Vietnam. 

“Dengan ditopang Rusia dan China sebagai raksasa-raksasa ekonomi dunia maka nilai tawar negara anggota penuh BRICS mempunyai banyak alternatif membuka ruang kerja sama ekonomi alih-alih tergantung pada arah dan kebijakan ekonomi negara-negara Eropa dan Amerika yang telah lebih dulu mapan,” katanya.

Politisi PKB itu mengungkapkan, pengakuan posisi Indonesia dalam diplomasi ekonomi global relatif lemah. Indonesia, kata Marwan, seringkali hanya menjadi pasar berbagai komoditas dari negara lain seperti energi, bahan kebutuhan pokok, produk transportasi, hingga teknologi informasi. 

“Kita seringkali hanya ditempatkan sebagai pemasok bahan mentah yang murah harganya dan pasar berbagai produk olahan dengan harga berkali lipat lebih mahal. Sementara upaya hilirisasi produk unggulan kita kerap dihadang dengan berbagai regulasi dan isu miring oleh negara-negara mapan,” ungkapnya.

Karena itu, Marwan berharap, keberadaan Indonesia dalam BRICS tidak terjebak dalam agenda perseteruan politik anggota lain. Menurutnya, Indonesia harus tetap menganut asas bebas aktif dalam membangun aliansi terkait isu politik dan pertahanan keamanan global. 

"Keberadaan kita dalam BRICS harusnya didedikasikan untuk memuluskan agenda ekonomi Indonesia sehingga tercipta hubungan yang lebih terbuka dan fair. Dengan demikian Indonesia tidak lagi hanya sekadar pemasok bahan mentah dan pasar bagi berbagai produk olahan dari negara lain,” pungkasnya.