Makan Bergizi Gratis Mulai Berjalan, Omzet Pedagang Kantin Sekolah Lesu 

JAKARTA - Program makan bergizi gratis (MBG) yang mulai berjalan hari ini ternyata membuat pedagang kantin sekolah lesu. Keuntungan penjualan makanan yang dijajakan di sekolah berkurang drastis.

Kondisi ini diakui oleh salah satu pedagang kantin sekolah di Jakarta bernama Rosul (56). Rosul mengaku omzetnya berkurang karena para siswa banyak yang tak membeli dagangannya karena telah mendapat makan gratis.

"Jelas sangat mengurangi (keuntungan). Aku cuma bisa jualan pagi aja. Kalau siang, udah enggak bisa lagi karena (siswa) udah dapat (makan gratis)," kata Rosul kepada wartawan, Senin, 6 Januari.

Sehari-hari, Rosul menjual makanan berat berupa nasi dan lauk pauk. Menu makanannya juga serupa dengan program MBG, seperti nasi, ayam serta tahu-tempe sebagai sumber protein, dan sayuran tumis.

"Kalau ramai biasanya bisa habis 100 porsi. Setelah ada MBG, hanya 50 porsi. Setengahnya. Biasanya saya abis istirahat saya masak lagi, tapi sekarang sudah enggak lagi," ungkap dia.

Karenanya, Rosul berharap pihak sekolah bisa mengupayakan kepada pemerintah untuk memperhatikan kondisi pedagang kantin sekolah yang pendapatannya berkurang akibat MBG.

Salah satunya dengan melibatkan pedagang kantin untuk dilibatkan dalam produksi makanan MBG.

"Kan saya gabung sama koperasi, jadi tergantung sekolah. Kalau memang dilibatkan, mudah-mudahan bisa," tuturnya.

Dalam pelaksanaan MBG di Jakarta hari pertama, baru sebanyak 12.054 siswa di 41 sekolah yang sudah bisa menyantap makanan gratis dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Terdapat 4 SPPG atau dapur MBG yang menyediakan makanan sejak hari pertama, didistribusikan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah naungan Badan Gizi Nasional.

Selanjutnya, terdapat 13 SPPG tambahan yang akan mulai beroperasi secara bertahap hingga akhir Januari 2025.

Dalam skala nasional, pelaksanaan MBG hari pertama berlangsung di 26 provinsi dengan 190 SPPG. Pemerintah menargetkan 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025 dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.