Harapkan Biaya Haji 2025 Turun, Gerindra Dorong Masa Tunggu Keberangkatan Dipangkas

JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani berharap biaya pelaksanaan haji tahun 2025 atau 1446 Hijriah turun dibanding tahun lalu.

Muzani meminta, Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama (Kemenag) memangkas biaya haji agar lebih murah namun pelayanan bagi jemaah juga lebih baik sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Prabowo sangat menginginkan agar pelayanan haji bisa berjalan efektif, maksimal. Kemudian masa tunggu yang terlalu lama bisa diperpendek. Kemudian ongkos yang cukup, kalau bisa dipangkas lagi bisa lebih murah dengan pelayanan yang lebih bagus," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 6 Januari.

"Karena itu beliau membentuk badan haji, yang dimaksudkan bisa memberi pelayanan yang lebih baik bagi para jamaah. Yang dimaksud pelayanan lebih baik adalah ongkos yang lebih baik dengan pelayanan yang lebih efektif karena itu (perlu) koordinasi yang lebih baik," sambungnya.

Muzani menuturkan, Presiden Prabowo sangat concern terhadap persoalan haji. Presiden, kata dia, terus memantau perkembangan agar penyelenggaraan haji 2025 lebih baik dari sebelumnya.

Muzani juga berharap, Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama termasuk Badan Haji akan mengambil keputusan yang terbaik terkait penetapan biaya haji yang akan dilakukan sore nanti.

"Kami sudah sampaikan beberapa pandangan terkait tentang jemaah haji, ongkos haji dan beberapa hal. Mudah-mudahan (biaya) jemaah haji yang akan datang, kami berharap bisa turun," katanya.

"Dan meskipun turun ONH, tapi juga bisa mendapatkan pelayanan haji yang lebih baik, pelayanan haji yang lebih efektif, baik di Mekah, di Madinah, termasuk di Arafah, Mustalifah dan di Mina. Mudah-mudahan jangan alasan turun terus kemudian alasan itu pula yang menurunkan pelayanan kita semua," sambung Muzani.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) telah mengusulkan kembali Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2025 sebesar Rp89.666.469,26.

"Untuk BPIH setelah kami kaji rasionalitasnya, kualitas layanan dan tentu saja efisiensinya, kami saat ini mengajukan Rp89.666.469,26," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief dalam rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR, Senin, 6 Januari.

Dari besaran BPIH itu, biaya yang dikenakan kepada setiap jamaah atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025 sebesar Rp55.593.201,57 atau 62 persen dari BPIH.

Sementara itu, biaya yang dibayarkan dari nilai manfaat sebesar Rp34.073.267,69 atau 38 persen dari BPIH. Hilman mengatakan penurunan anggaran itu tetap mengacu dengan nilai tukar dolar AS sebesar Rp16.000 dan Riyal Arab Saudi sebesar Rp4.266,67.