Dorong Penurunan Biaya Haji 2025, Anggota Komisi VII DPR Minta Pemerintah Lakukan Efisiensi

JAKARTA  – Anggota Komisi VIII DPR RI, Mahdalena mendorong adanya penurunan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025. Dia meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji untuk melakukan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji baik dari pos akomodasi, transportasi, maupun konsumsi jamaah.

“Kami mendesak stakeholder penyelenggara haji Indonesia baik Kementerian Agama maupun Badan Penyelenggara Haji untuk menurunkan biaya haji yang harus ditanggung jamaah. Maka mau tidak mau harus ada kajian menyeluruh terkait pengeluaran baik dari pos akomodasi, transportasi, dan konsumsi sehingga terjadi efisiensi,” ujar Mahdalena, Selasa, 31 Desember.

Mahdalena menjelaskan, saat ini komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditanggung jemaah kian besar. Apalagi di tengah kelesuan ekonomi, menurutnya, kenaikan komponen biaya yang harus ditanggung calon jamaah pasti sangat memberatkan. 

"Jika dibandingkan tahun lalu ada kenaikan hampir Rp10 juta. Jika setoran awalnya sekitar Rp25 juta maka pelunasan yang harus ditanggung calon jamaah mencapai Rp40 jutaan. Saya kira ini cukup berat bagi calon jamaah,” katanya.

Oleh karena itu, Mahdalena menegaskan, pemerintah harus mempertimbangkan secara sungguh-sungguh rencana kenaikan biaya yang harus ditanggung calon jamaah. Sebaiknya, kata dia, pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran terkait besaran pos pengeluaran dalam penyelenggaraan ibadah haji.

“Secara umum kan ada tiga pos utama pembiayaan ibadah haji yakni transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Nah dari tiga pos utama ini kira-kira mana yang bisa kita efisiensikan sehingga berdampak pada penurunan total biaya penyelenggaraan ibadah haji,” kata legislator dapil NTB itu.

Misalnya, tambah Mahdalena, efisiensi untuk masa tinggal jamaah haji Indonesia di tanah suci. Jika selama ini rata-rata jamaah harus tinggal selama 40 hari, kata dia, apakah bisa jika dipangkas menjadi 30 hari saja. 

“Harus ada kajian karena kalo bisa dipangkas hingga 30 hari maka akan berdampak besar pada pengeluaran di pos akomodasi dan konsumsi. Ini pasti memberikan dampak signifikan pada penurunan total BPIH,” katanya.

Seperti diketahui, Pemerintah telah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025. Dalam usulan pemerintah terdapat kenaikan signifikan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus ditanggung calon jamaah hingga Rp9,3 juta dibandingkan tahun 2024. 

Rinciannya BPIH 2025 sebesar Rp93,38 juta yang terbagi dari Bipih jamaah Rp65,3 juta dan dari manfaat dana haji yang dikelola pemerintah Rp28 juta. Sedangkan di tahun 2024, BPIH sebesar Rp94,10 juta terbagi dari Bipih jamaah Rp56 juta dan dari manfaat dana haji Rp37 juta.