Muncul Wacana Poros Partai Islam, Zulkifli Hasan: Kontraproduktif dengan Rekonsiliasi Nasional

JAKARTA - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku tidak setuju dengan wacana pembentukan poros partai Islam untuk Pemilu 2024 seperti yang muncul beberapa hari ini. Dia menilai wacana tersebut bertentangan dengan upaya rekonsiliasi nasional.

"Wacana ini justru kontra produktif dengan upaya kita melakukan rekonsiliasi nasional, memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan negara,” ujar Zulkifli dalam keterangannya, Jumat, 16 April.

Mantan ketua MPR itu khawatir pembentukan poros Islam justru kembali membangun ketegangan politik identitas yang terjadi pada Pilpres 2019 lalu.

“Masih jelas dalam ingatan kita Pilpres 2019 begitu kuat menggunakan sentimen SARA dan politik aliran, politik identitas. Luka dan trauma yang ditimbulkan oleh ketegangan dan tarik-menarik itu masih terasa. Rakyat masih terbelah, meskipun elite cepat saja bersatu. Buktinya capres dan cawapres yang menjadi lawan dari pasangan pemenang kini sudah bergabung,” ungkap pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Menurutnya, saat ini semua pihak lebih baik sama-sama berpikir untuk mewujudkan ide kesetaraan dan merumuskan gagasan tentang kedaulatan. 

“Bagaimana agar kita memiliki pemerintahan yang bersih, hukum yang adil, ekonomi yang setara, tidak lagi bergantung pada impor pangan dari negara lain, memperkuat militer dan pertahanan kita,” kata wakil ketua MPR itu.

Terlebih, sambungnya, PAN menginginkan agar ajaran Islam bisa diterjemahkan dalam kehidupan di Indonesia. Dimana gagasan tentang Islam adalah substansial dan tengah (wasathiyah).

 "Ajaran Islam yang diterjemahkan ke dalam berbagai dimensi kehidupan. Gagasan Islam yang rahmatan lil’alamin. Dalam bahasa Buya Hamka, Islam garam, bukan Islam gincu,” demikian Zulhas.

Sebelumnya, wacana pembentukan poros partai Islam berawal dari pertemuan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketum PPP Suharso Monoarfa bertemu di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu, 14 April. 

 Dalam pertemuan itu, keduanya membuka peluang membentuk koalisi untuk Pemilu 2024.