Prabowo Minta Koruptor Dipenjara 50 Tahun, MA Singgung Hukuman Mati Dimungkinkan

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) memberikan tanggapan atas permintaan Presiden Prabowo Subianto terkait hukuman 50 tahun penjara bagi koruptor. Juru Bicara MA, Yanto, menjelaskan bahwa hukum positif Indonesia sudah mengatur hukuman bagi koruptor, dengan pidana mati menjadi hukuman terberat dalam kondisi tertentu.

Yanto merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pasal tersebut, koruptor dapat dihukum penjara antara 4 hingga 20 tahun atau seumur hidup, dan dalam keadaan tertentu, bisa dijatuhi hukuman mati.

"Hukuman yang diterapkan bisa berkisar antara 4 tahun, 20 tahun, atau seumur hidup, dan dalam kondisi tertentu, seperti korupsi saat bencana alam, krisis moneter, atau perang, bisa saja dikenakan hukuman mati," ujar Yanto di Gedung MA, Jakarta, Kamis 2 Januari.

Meskipun hukum sudah mengatur hal tersebut, Yanto menambahkan bahwa hingga saat ini, tidak ada koruptor yang dijatuhi hukuman penjara 50 tahun, bahkan hukuman mati pun belum pernah diterapkan.

Dalam kesempatan yang sama, Yanto mengklarifikasi bahwa pernyataan Presiden Prabowo mengenai hukuman 50 tahun untuk koruptor bukanlah bentuk intervensi dari eksekutif kepada yudikatif.

Menurutnya, pernyataan Prabowo lebih merupakan penegasan bahwa koruptor harus dihukum seberat-beratnya, terutama jika merugikan negara dalam jumlah besar.

"Saya kebetulan menonton televisi saat beliau menyampaikan pernyataan ini. Kalau korupsinya besar dan sudah jelas terbukti, ya seharusnya dihukum sampai 50 tahun. Itu bukan intervensi, hanya penegasan saja," ujar Yanto.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan hukuman berat bagi pelaku korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, dan menyarankan agar mereka dipenjara hingga 50 tahun.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Gedung Bappenas, Jakarta, pada Senin 30 Desember 2024.

"Rakyat itu mengerti. Rakyat di pinggir jalan mengerti rampok triliunan, eh ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan dan Jaksa Agung, kalau ada banding, naikkan bandingnya. Vonisnya ya dipenjara sampai 50 tahun," kata Prabowo.