Bagikan:

JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai publikasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), yang memasukkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, (Jokowi) dalam daftar pemimpin korup dunia, mencerminkan suara dari "barisan sakit hati." PSI menuding kelompok tersebut memobilisasi suara ketika OCCRP membuka nominasi Corrupt Person of the Year pada 5 Desember lalu.  

"Itu suara barisan sakit hati, mereka yang belum bisa move on dari kekalahan pada pilpres. Ada jejak digital OCCRP membuka ke publik untuk menominasikan *Corrupt Person of The Year* sampai 5 Desember lalu. Jadi ada polling. Nah, barisan sakit hati itu yang memobilisasi suara," ujar Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, pada Rabu kemarin.

Menurut Andy, metodologi publikasi OCCRP tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. "Ini jelas berbeda dengan survei ilmiah, yang pengambilan sampelnya dilakukan secara cermat untuk menghindari bias," tegas mantan jurnalis tersebut.  

Andy juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Ia menilai publikasi OCCRP tersebut tidak memiliki dasar.  

"Kalau Pak Jokowi korupsi, rakyat pasti tahu, dan tingkat kepercayaan kepada beliau akan anjlok. Nyatanya, hingga akhir masa jabatan, tingkat kepercayaan rakyat terhadap Pak Jokowi tetap sangat tinggi," tambah Andy.  

Sebelumnya, Jokowi memberikan tanggapan tegas terhadap tuduhan ini. Ia menantang pihak-pihak yang melontarkan tuduhan untuk membuktikan klaim mereka.  

"Tokoh korup apa, hahaha. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya, Gang Kutai Utara No. 1, Sumber, Banjarsari, Solo, pada Selasa.  

Jokowi juga mengaku belum mendengar kabar tersebut dan mempertanyakan kriteria yang digunakan oleh OCCRP. "Apa kriterianya, apalagi?" ujarnya.  

Presiden menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah dan framing jahat yang tidak didukung bukti. "Sekarang banyak sekali fitnah, framing jahat, dan tuduhan-tuduhan tanpa bukti," tegas Jokowi.  

Ketika ditanya apakah tuduhan ini bermuatan politik, Jokowi meminta media untuk menanyakannya langsung kepada OCCRP. Ia juga menyebut bahwa berbagai pihak dapat menggunakan berbagai cara untuk menjatuhkan orang lain.  

"Ya ditanyakan saja, hahaha. Orang bisa memakai kendaraan apa pun: NGO, partai, ormas, atau apa pun, untuk membuat framing jahat," pungkasnya.