JAKARTA - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi VIII DPR Wahidin Halim menyoroti soal kenaikan biaya haji 2025 dari Rp53 juta menjadi Rp65 juta per jemaah. Menurutnya, kenaikan ini semakin menambah beban masyarakat, di tengah situasi ekonomi yang belum membaik.
Sebelum ada usulan kenaikan dari pemerintah, Wahidin mengungkapkan, masyarakat sudah mengeluh karena kesulitan mengumpulkan biaya haji, terutama mereka yang berusia lanjut. Karena itu, menurutnya, kenaikan tersebut tentu akan semakin memberatkan calon jemaah.
“Banyak masyarakat yang tadinya mengandalkan penjualan tanah untuk biaya haji, tapi sekarang tanah tidak laku. Mereka menyampaikan kepada kami bahwa kenaikan ini menjadi beban berat. Namun, semangat masyarakat untuk berangkat haji tetap luar biasa,” ujar Wahidin, dalam keterangannya Selasa, 31 Desember.
Legislator NasDem dari Dapil Banten III itu mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan solusi terbaik agar biaya haji lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Menyoal pelayanan, Wahidin menilai, kesiapan fasilitas pendukung seperti asrama haji sangat penting untuk mendukung kelancaran pelayanan jamaah. Ia meminta Kementerian Agama untuk memastikan kesiapan asrama dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Wahidin lalu menyoroti kondisi Asrama Haji Tangerang yang belum optimal meski pembangunannya menghabiskan anggaran Rp60 miliar.
“Ada temuan BPK terkait kasus korupsi sebesar Rp3 miliar yang hingga kini belum dikembalikan. Namun, perhatian utama kami adalah bagaimana memastikan asrama ini bisa dimanfaatkan maksimal tahun ini,” tegasnya.
Wahidin juga mengapresiasi pelaksanaan haji tahun sebelumnya yang dinilai cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kekurangan.
“Pelaksanaan haji harus lebih baik setiap tahunnya. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga bagaimana peran pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah,” katanya.
BACA JUGA:
Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya haji 1446 Hijriah/2025 Masehi sebesar Rp65,3 juta per jemaah. Untuk kuota haji, Indonesia mendapatkan 221.000 kuota pada musim haji tahun depan.
"Untuk tahun 1446 H/2025 M ini, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp93.386.684,99 dengan komposisi BIPIH sebesar Rp65.372.779,49 atau 70 persen dan nilai manfaatnya itu sebesar Rp28.016.905,5 atau 30 persen," ujar Menteri Agama, Nasaruddin Umar dalam rapat bersama Komisi VIII DPR, Senin, 30 Desember.
"Komponen yang dibebankan langsung kepasa jemaah haji dengan menggunakan asumsi dasar di atas, Pemerintah mengusulkan biaya rata-rata besaran BIPIH tahun tersebut sebesar Rp65.372.779,49," sambungnya.
Adapun komponen biaya haji meliputi biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp 34.386.390,68, akomodasi Makkah Rp 15.232.011,90, akomodasi Madinah Rp 4.454.403,48, living cost Rp 3.200.002,50, paket layanan masyair (sebagian) sebesar Rp 8.099.970,94.
"Jadi, komponen biaya penerbangan haji disusun per embarkasi dengan memperhatikan jarak dari masing-masing embarkasi ke Arab Saudi. Kemudian, pemerintah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas di dalam menentukan komponen BPIH, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik, dengan biaya yang wajar," kata Nasaruddin.