Said Abdullah: Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka Jangan Sampai jadi Pengadilan Opini

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, mengimbau agar kasus hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto dapat disikapi secara proporsional dan tidak dijadikan pengadilan opini. Menurutnya, Hasto sudah menunjukkan sikap patuh terhadap hukum dengan selalu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya berharap kasus ini tidak diframing melebar menjadi pengadilan opini. Mari kita tempatkan masalah ini pada koridornya. Mas Hasto sudah menunjukkan sikap patuh terhadap hukum, dan hal itu harus diapresiasi," ujar Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 28 Desember.

Said juga meminta KPK menjaga independensinya dari intervensi pihak mana pun agar marwah lembaga antikorupsi tersebut tetap terjaga. Selain itu, KPK perlu memberikan penjelasan kepada publik terkait dugaan adanya intervensi politik dalam penetapan status hukum Hasto.

"KPK harus bertindak proporsional dan menjaga kelembagaan dari intervensi. Jika ada keraguan publik tentang keputusan KPK terkait Mas Hasto, hal itu harus dijelaskan dengan transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap KPK tetap terjaga," kata Said.

Terkait spekulasi bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan akan turut dipanggil KPK, Said menegaskan bahwa hal itu tidak relevan. Dia menyatakan bahwa kasus hukum yang menjerat Hasto tidak ada kaitannya dengan Ketua Umum.

"Sepanjang pengetahuan saya, kasus ini tidak ada sangkut pautnya dengan Ibu Ketua Umum. Jangan kita menggiring opini lebih jauh dari proses hukum itu sendiri. Kita harus menjaga negara ini berdasarkan hukum, bukan opini atau kekuasaan," tegasnya.

Said mengingatkan dampak polemik yang berkepanjangan terhadap stabilitas nasional, khususnya di bidang ekonomi. Menurut dia, situasi ekonomi global saat ini sedang tidak menentu, seperti potensi kebijakan tarif baru dari Presiden Donald Trump, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan dampaknya terhadap perdagangan Indonesia.

"Jika kita terus gaduh, investor akan memilih keluar dari Indonesia, terutama investasi di sektor portofolio, yang biayanya sangat mahal bagi perekonomian kita. Presiden Prabowo membutuhkan iklim investasi yang kondusif untuk membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Menurut Said, pemerintah perlu membangun komunikasi publik yang lebih terarah untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat dan investor. Ia berharap pesan pemerintah dapat disampaikan secara konsisten oleh pihak-pihak yang berwenang sehingga tidak menimbulkan kebingungan.

"Saya mengajak semua pihak menjaga optimisme dan stabilitas nasional. Mari kita bangun harapan bersama demi kehidupan kebangsaan yang lebih baik," tutupnya.