DPR Minta BPOM Bantu Kembangkan Vaksin Nusantara

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin berharap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), peneliti maupun epidemiolog mendukung lahirnya vaksin Nusantara.

Menyusul berlanjutnya tahapan uji klinis tahap II yang telah diikuti sejumlah anggota dewan dan pejabat lainnya di RSPAD Gatot Soebroto, Rabu, 14 April.

Bagi Azis, apa pun namanya, jika vaksin buatan anak negeri itu berhasil, maka menjadi terobosan besar yang dapat disejajarkan dengan negara maju lainnya. 

"Dari data dan laporan RSPAD ada perolehan imunitas terhadap COVID-19. Baik dari sisi seluler maupun humoral. Tentu ini kabar dan bisa menjadi penemuan baru," ujar Azis Syamsuddin, Kamis, 15 April.

Menurutnya, peneliti vaksin asal Indonesia tentu memiliki penjelasan secara utuh sehingga berani memberikan vaksin tersebut. Terlebih, Presiden Jokowi meminta agar Indonesia mengutamakan produk dalam negeri. 

"Vaksin Nusantara bisa menjadi salah satu contoh produk dalam negeri. Ini soal kedaulatan dan kemandirian dalam bidang kesehatan dan pengobatan," jelas politikus Golkar itu.

Karenanya, pimpinan DPR bidang Korpolkam itu berharap hasil uji klinis BPOM dan standar yang berlaku benar-benar diterapkan dalam pengembangan vaksin Nusantara. 

"Sejumlah epidemiolog sudah memberikan warning kepada pemerintah untuk tidak cepat mengklaim secara berlebihan Vaksin Nusantara. Pengujian serta penilaian secara ilmiah secara transparan oleh BPOM maupun para pakar sangat penting," kata Azis.

DPR, kata Azis, memastikan tidak akan mengintervensi pengembangan yang dilakukan. Namun penelitian jangan sampai kontraproduktif dengan kaedah pembuatan vaksin yang berlaku.

"Jika belum memenuhi kaidah klinis, sampaikan secara transparan. Integritas Badan POM sudah teruji ketika merilis EUA untuk Sinovac. Oleh sebab itu, BPOM harapannya membantu dalam pengembangan vaksin Nusantara. Ini dalam rangka kemandirian Indonesia di bidang farmasi," tegas Azis Syamsuddin.