JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menilai larangan mudik 2021 pada 6-17 Mei mendatang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Pasalnya, selama ini tradisi mudik telah menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi masyarakat.
Akan tetapi, Heri memprediksi dampak larangan mudik 2021 tak akan lebih parah dibandingkan tahun lalu. Sebab, pemerintah tetap mengizinkan pembukaan sejumlah tempat wisata dan pusat perbelanjaan. Sehingga masyarakat tetap bisa membelanjakan uangnya selama libur lebaran.
Selain itu, pemerintah tahun ini memperkirakan terjadi penambahan konsumsi masyarakat sebesar Rp 215 triliun yang berasal dari THR dan Gaji ke-13 ASN sebesar Rp 43 triliun, THR pekerja formal Rp 100 triliun dan THR pekerja informal Rp 72 triliun.
"Dampak larangan mudik 2021 tidak akan sebesar tahun 2020. Ekonomi akan tetap jalan meskipun tidak sebesar jika mudik diperbolehkan," ujar Heri, Kamis, 15 April.
Jika dibandingkan tahun lalu, menurut BPS, larangan mudik 2020 menyebabkan sektor transportasi terkontraksi sebesar 30,84 persen.
"Larangan mudik 2020 yang terjadi pada kuartal II-2020 sedikit banyak berkontribusi pada penurunan pertumbuhan ekonomi," jelas wakil ketua Fraksi Gerindra DPR itu.
Data BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 minus 5,32 persen. Sedangkan konsumsi rumah tangga minus hingga 5,51 persen.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Bantu Nelayan Kredit Kapal, Wapres Ma'ruf Dukung Pengembangan Korporasi
15 April 2021, 12:25
Padahal, pada 2020 pemerintah telah mencairkan THR sebesar Rp 29,382 triliun. Namun, uang yang cukup besar itu tidak mampu mengangkat konsumsi masyarakat karena selain melarang mudik, pemerintah juga menganjurkan tetap di rumah.
"Sehingga penerima THR tidak leluasa membelanjakan uangnya dan lebih memilih menyimpan uangnya di bank," kata legislator dapil Sukabumi itu.
Terkait
