Pj Gubernur DKI Soal Wacana Penghapusan Koridor 1 Transjakarta: Belum Ada Keputusan   

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengaku belum membahas secara resmi mengenai rencana penghapusan rute Transjakarta pada koridor 1 yakni Blok M-Kota.

Bahkan, kata Teguh, dirinya belum menerima laporan dan kajian apapun dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI terkait wacana penghapusan rute Blok M-Kota jika MRT Jakarta fase 2A selesai dibangun dan beroperasi.

"Sebenarnya belum ada keputusan tentang itu, bahkan belum sampai ke meja saya juga," kata Teguh kepada wartawan, Senin, 23 Desember.

Teguh menyebut wacana penghapusan rute koridor 1 Transjakarta masih dalam pembahasan awal antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan DPRD DKI Jakarta.

"Belum sampai pada sifatnya kebijakan yang dikeluarkan oleh kita. Nota dinas resmi belum ada. Jadi, kami sementara tidak mengomentari dulu," ungkap dia.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo sebelumnya menjelaskan alasan munculnya wacana penghapusan rute Transjakarta Blok M-Kota. Ketika MRT Jakarta fase 2A beroperasi, jalur pada layanan Lebak Bulus-Kota akan menjadi sama 100 persen dengan rute Transjakarta Blok M-Kota.

Sementara, Pemprov DKI perlu menghemat pengeluaran APBD untuk subsidi transportasi atau public service obligation (PSO) yang nilainya mencapai triliunan rupiah per tahun.

"Kita harus melakukan efisiensi pengelolaan dana PSO, dana Subsidi. Di mana, berdasarkan hasil kajian terhadap layanan angkutan umum masal yang sifatnya paralel 100 persen, otomatis akan ada dua subsidi di sana," kata Syafrin kepada wartawan.

Syafrin menuturkan, skenario perubahan layanan angkutan umum massal ini masuk dalam rencana induk transportasi Jakarta yang telah disusun sejak lama.

Ke depan, moda transportasi utama di Jakarta adalah angkutan umum berbasis rel seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan KRL. Sehingga, Transjakarta diproyeksikan menjadi layanan pengumpan menuju stasiun.

"Prinsip layanan Transjakarta itu nantinya menjadi feeder dari angkutan rel. Kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengembangan angkutan umum massal itu menjadikan angkutan rel sebagai tulang punggung, sebagai backbone," jelas Syafrin.

Syafrin menekankan, ke depan, halte dan bus yang selama ini melayani rute di koridor 1 tetap ada. Namun, akan ada pengubahan rute dan titik-titik pemberhentian halte dari semula melayani koridor 1 Blok M-Kota.

"Untuk koridor Blok M kota ini akan dilakukan rerouting, yetapi menunggu setelah selesai pembangunan MRT fase 2 A dan MRT operasional full sampai dengan ke Kota, Insyaallah nanti itu akan operasional kita harapkan tahun 2029," ungkap dia.

"Jadi tidak ada yang haltenya jadi mubazir karena tetap termanfaatkan untuk integrasi antara angkutan jalan dengan angkutan rel," tambahnya.