JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membahas kelanjutan dari moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) atau moratorium pemekaran daerah.
"Ini karena banyak yang sudah mendesak," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto usai berkunjung ke SMAN 34 Jakarta, Selasa 17 Desember, disitat Antara.
Wamendagri mengatakan pencabutan moratorium pembentukan DOB harus dengan sungguh-sungguh, termasuk memastikan anggaran yang tersedia cukup dan menentukan daerah yang menjadi prioritas untuk pemekaran.
Pembahasan tersebut, kata dia, menjadi salah satu pekerjaan rumah Kemendagri yang saat ini juga tengah mengkaji sistem pemilihan umum (pemilu).
BACA JUGA:
-
| BERITA
Ukraina Sebut Pasukannya Lukai hingga Tewaskan 30 Tentara Korut di Wilayah Kursk Rusia
16 Desember 2024, 17:41 -
| BERITA
Selain Jokowi, PDIP Resmi Pecat Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution
16 Desember 2024, 14:32 -
| BERITA
Arab Saudi Kecam Rencana Israel Perluas Permukiman Yahudi di Dataran Tinggi Golan Suriah
16 Desember 2024, 17:07
Berdasarkan data Kemendagri dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 Desember, terdapat 337 usulan pembentukan DOB.
Jumlah tersebut meliputi 42 usulan pemekaran provinsi, 248 pemekaran kabupaten, 36 pemekaran kota, enam pemekaran daerah istimewa, dan lima pemekaran otonomi khusus.
Pada kesempatan berbeda, Komisi II DPR RI menunggu political will atau kemauan politik Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan pencabutan moratorium pembentukan DOB
"Moratorium ini 'kan level kebijakannya Presiden sehingga DPR maupun kementerian/lembaga menunggu political will dari Presiden," kata Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu 11 Desember.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #suriah #nataru #natalPopuler
