Respons PDIP soal Usul Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD: Kedaulatan Ada di Tangan Rakyat

JAKARTA - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons soal usulan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD.

PDIP berprinsip agar rakyat tetap memiliki kedaulatan dalam memilih pemimpinnya.

"Soal pemilu dipilih DPRD, saya kira kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu, vox populi vox dei, suara rakyat suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung," ujar Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP, Deddy Sitorus, Jumat, 13 Desember, malam.

Soal biaya mahal, menurut Deddy, dikarenakan hilangnya moral, etika, dan keserakahan yang ingin melangkahi peraturan dan perundang-undangan.

"Itu yang membuat biaya mahal. Jadi, jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Karena yang menaburkan uang itu kan memang dari elite politik sendiri, kan, gitu," kata Deddy.

"Partai-partai membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar, kan, begitu logikanya. Tetapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar," sambungnya.

Meski demikian, Deddy menyampaikan PDIP akan menguji apakah memang usulan dari Prabowo itu betul-betul bisa dilaksanakan atau tidak.

"Tetapi pada prinsipnya, kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat. One man, one vote," tegas Deddy.

Lebih lanjut, Deddy menilai, cara menurunkan biaya Pilkada yang masih sangat mahal adalah melakukan intervensi.

"Pertanyaannya sekarang sebenarnya, seberapa jauh pemerintah betul-betul ingin membuat pilkada itu tidak ugal-ugalan seperti pemilu-pemilu yang terakhir itu. Kalau partai itu membumi, mengakar, enggak akan ada pemilihan umum yang berbiaya mahal," katanya.

"Tetapi kalau partai-partai tidak mengakar kepada rakyat, tentu akan berusaha mencari jalan pintas untuk memenangkan kontestasi pemilu," imbuh Deddy.

Kendati demikian, tambah Deddy, PDIP secara resmi akan menyampaikan pandangannya setelah ada usulan revisi Undang-undang Pilkada.

"Kami akan melakukan kajian secara lebih mendalam. Tetapi bahkan kita sendiri sedang melakukan kajian terhadap pilkada asimetris, di mana daerah-daerah yang memang dengan seluruh indikator-indikatornya siap melaksanakan pemilu langsung. Misalnya, itu kan ada berbagai kajian, teori yang bisa dipakai untuk menentukan itu," jelas Deddy.

Karena itu, Deddy mengatakan proses yang ingin digagas Prabowo itu masih panjang.

Dia juga meminta pihak yang berkepentingan tidak buru-buru mengambil kedaulatan rakyat.

"Serahkan itu kepada rakyat secara bijak. Yang perlu bijak itu partai politik dalam kontestasi, supaya jangan main jalan pintas dengan money politic," pungkas Deddy.