Pemerintah Pekan Depan Bahas Biaya Haji 2025

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nassarudin Umar mengungkapkan pemerintah secepatnya bakal membahas Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk 2025 sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah/2025.

"Mungkin minggu depan lah," kata Nassarudin di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta dilansir ANTARA, Senin, 9 Desember.

Hal ini juga dibahas dalam rapat para menteri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bersama Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung sejak Senin siang.

Menurut Nassarudin, saat ini pemerintah RI melalui Kementerian Agama tengah menyiapkan seluruh keperluan untuk memenuhi ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi yang terus berkembang mengenai ibadah Haji.

"Kita menyesuaikan perkembangan di Saudi. Kan Arab Saudi ada perkembangan-perkembangan, jadi kita menyesuaikan," kata Nassarudin.

Adapun penyelenggaraan ibadah haji 2025 tinggal beberapa bulan lagi. Apabila merujuk pada rencana yang telah disusun Kementerian Agama (Kemenag), pada 2 Mei 2025 merupakan penerbangan kloter pertama ke Tanah Suci.

Artinya, jika menghitung dari bulan ini hanya tinggal lima bulan lagi.

Sebelumnya, pada Kamis (5/12) Wakil Menteri Agama Romo R Muhammad Syafi’i mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar kebijakan terkait ongkos haji 2025 dirancang lebih rasional dan efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

"Presiden RI sangat memperhatikan kebutuhan jemaah haji, termasuk memastikan kebijakan biaya haji dirancang secara rasional tanpa mengurangi kualitas layanan," kata Romo Syafi'i dalam keterangannya di Jakarta.

Hingga saat ini belum ada keputusan soal biaya haji. Dalam rapat pada Rabu (4/12), Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang meminta Kementerian Agama segera mengusulkan biaya haji untuk kemudian dibahas bersama-sama.