Said Didu Disebut Catut Nama Presiden Prabowo dan Menteri Tentang PSN-PIK 2

JAKARTA – Konsultan pengembang Muannas Alaidid menanggapi tudingan yang dilontarkan oleh Said Didu terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2. Muannas menilai, tudingan tersebut merupakan bentuk fitnah yang mencatut nama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk mendukung narasi negatif yang tidak berdasar.

Sebelumnya, Said Didu mengunggah melalui media sosial adanya pernyataan dari Presiden Prabowo dan tiga menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang nadanya positif terhadap perlawanan dan membongkar kezaliman di PSN-PIK 2

Muannas menjelaskan, Said Didu sebelumnya menuduh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) terlibat dalam pembebasan lahan PIK 2 yang disebutnya merugikan masyarakat lokal. Namun, menurut Muannas, tuduhan itu keliru.

"Apdesi justru menjadi representasi masyarakat lokal yang telah bersinergi dalam pembangunan PIK 2. Proyek ini membuka lapangan kerja baru dan mendorong investasi di wilayah yang sebelumnya tertinggal," ujar Muannas kepada wartawan, Senin 2 Desember.

Ia menambahkan, narasi yang dibangun Said Didu tidak hanya menciptakan keresahan publik, tetapi juga bertentangan dengan visi pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Fitnah tersebut memicu reaksi keras dari kepala desa dan anggota Apdesi yang siap membela manfaat nyata dari proyek ini," lanjutnya.

Muannas juga menyoroti tudingan Said Didu terhadap beberapa menteri Kabinet Merah Putih. Misalnya, Menteri Maruarar Sirait, yang menurut Said Didu mendukung kawasan eksklusif, padahal fakta menunjukkan bahwa PIK 2 adalah destinasi wisata unggulan dengan 5 juta pengunjung selama libur Lebaran 2024.

Sementara itu, Menteri Yandri Susanto dan Nusron Wahid juga dituduh tidak transparan dalam pembebasan lahan proyek tersebut. Muannas membantah tudingan itu, dengan menyatakan bahwa pembebasan lahan dilakukan secara transparan sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dan telah mematuhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan pemerintah daerah.

"Proyek ini dibangun di atas lahan yang sebelumnya tidak produktif dan bertujuan menjadi kawasan pariwisata modern. Dengan nilai investasi Rp 40 triliun dari dana swasta, fasilitas yang direncanakan meliputi wisata mangrove, masjid terbesar, sirkuit F1, hingga kawasan edukasi lingkungan," jelasnya.

Menurut Muannas, narasi yang dilontarkan Said Didu adalah upaya menciptakan polarisasi demi kepentingan pribadi. Ia menekankan pentingnya transparansi dan edukasi publik agar masyarakat tidak termakan informasi yang menyesatkan.

"PIK 2 adalah bukti nyata kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Fitnah seperti ini tidak boleh merusak kepercayaan terhadap program strategis nasional," tegas Muannas.

Proyek PIK 2, yang dirancang sebagai ikon pariwisata modern dan pusat inovasi, diharapkan terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal serta nasional.