Efisiensi Anggaran, Jazilul Fawaid Usulkan Pilkada Gubernur Lewat DPRD

JAKARTA – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jazilul Fawaid, mengusulkan agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur di tingkat provinsi dilakukan melalui DPRD, bukan lagi secara langsung oleh rakyat.

Usulan ini dilontarkan karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam Pilkada, yang menurut Jazilul, sangat membebani anggaran negara.

Jazilul yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan, tingginya biaya pemilihan gubernur terlihat jelas dalam Pilkada 2024.

Sebagai contoh, Pemerintah mengeluarkan lebih dari Rp1 triliun hanya untuk Pilkada Jawa Barat, belum termasuk biaya pilkada di provinsi lainnya.

"Itu bukan anggaran yang kecil. Kalau anggaran Rp1 triliun itu dialokasikan untuk kabupaten di provinsi lain, seperti NTT, bisa saja itu menjadi pemicu untuk kebangkitan ekonomi daerah tersebut," ujar Jazilul, Jumat, 29 November.

Menurut Jazilul, otonomi daerah sebenarnya sudah cukup diberikan kepada kabupaten/kota, sehingga pemilihan kepala daerah seharusnya cukup dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, pilkada langsung di tingkat provinsi perlu dievaluasi kembali.

Meskipun mengusulkan perubahan sistem pemilihan, Jazilul menegaskan bahwa demokrasi tetap harus berjalan dan rakyat tetap berhak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Namun, ia menekankan bahwa penggunaan anggaran yang efisien harus menjadi perhatian serius.

Jazilul juga mengusulkan agar masalah biaya politik ini dibicarakan lebih lanjut oleh partai-partai politik. Salah satu momen yang tepat untuk membahas hal ini adalah saat revisi undang-undang politik, yang mungkin bisa dilakukan melalui sistem omnibus law, yang menggabungkan beberapa undang-undang terkait partai politik, pemilu, dan pilkada.

Selain itu, Jazilul mengusulkan pemisahan antara pemilihan umum anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Ia berpendapat bahwa menyelenggarakan kedua pemilihan tersebut secara bersamaan mengalihkan perhatian masyarakat dari calon anggota legislatif, yang seharusnya juga mendapatkan perhatian setara dengan pemilihan presiden.