Bagikan:

JAKARTA -  Perkelahian terjadi di parlemen Serbia setelah legislator oposisi mengibarkan banner yang menuduh koalisi berkuasa berusaha melalaikan tanggung jawab atas runtuhnya atap stasiun kereta api yang menewaskan 15 orang awal bulan ini.

Radomir Lazovic dari partai oposisi Front Kiri-Hijau memasang gambar tangan merah dengan tulisan 'tanganmu berlumuran darah’, menurut rekaman video dari stasiun televisi N1.

Dilansir Reuters, Senin, 25 November, Menteri Kesehatan Zatibor Loncar mendekatinya dan mulai berdebat.

Para deputi lainnya bergegas ke depan panggung pembicara sambil berteriak, menarik dan memukul satu sama lain.

Para deputi oposisi berteriak: "pembunuh, pembunuh".

Beberapa orang memegang foto Presiden Aleksandar Vucic dengan tangan merah terangkat dan tanda bertuliskan: "Tidak ada yang bisa disalahkan".

Bencana di stasiun kereta api yang baru saja direnovasi di Novi Sad telah menjadi ;sakit’ politik yang berkepanjangan bagi Vucic dan partainya yang berkuasa, yang oleh pihak oposisi.

Banyak warga negara dituduh melakukan nepotisme dan korupsi - tuduhan yang dibantah oleh para politikus

Dua belas orang, termasuk seorang mantan menteri ditangkap atas insiden pekan lalu, namun tindakan tersebut gagal meredakan tekanan.

Pihak oposisi mengatakan pihak berwenang menunggu terlalu lama untuk mengambil tindakan terhadap terduga pelaku.

Parlemen dijadwalkan membahas anggaran tahun 2025 pada hari Senin, namun pihak oposisi menuntut adanya perdebatan mengenai bencana tersebut.

Mereka juga mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah, meski ketua parlemen, Ana Brnabic, mengatakan hal itu tidak akan dimasukkan dalam agenda pada Senin.

Pihak oposisi menyerukan Perdana Menteri Milos Vucevic, yang menjabat sebagai Wali Kota Novi Sad ketika pembangunan dimulai, untuk mengundurkan diri.

Koalisi yang berkuasa membantah tuduhan tersebut dan menuduh pihak oposisi memicu bentrokan dengan polisi dalam protes di stasiun tersebut.

Ketegangan politik meningkat di Serbia, yang tidak mengikuti kebijakan luar negeri Uni Eropa terhadap Rusia meskipun negara tersebut memiliki keinginan untuk menjadi anggota UE.