Ketua DPD Minta Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Kenaikan Listrik dan Gas
Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta kebijakan pemerintah yang berencana menaikkan tarif listrik dan gas LPG 3kg ditinjau kembali. Mengingat, momentum yang kurang tepat saat ini karena kondisi perekonomian warga belum sepenuhnya pulih.

"Kenaikan ini akan memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah, pasalnya beban masyarakat sudah berat. Sebaiknya jika memang ada pengalihan subsidi menunggu hingga masyarakat mulai stabil ekonominya," ujar La Nyalla, Minggu 11 April.

Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan, pemerintah juga harus memperhatikan tingkat kenaikan tarif.

Menurut informasi, kenaikan tarif listrik diperkirakan mulai dari Rp18 ribu hingga Rp101 ribu per bulan sesuai dengan golongan. Namun, Pemerintah belum menetapkan kapan skema harga ini akan ditetapkan.

Untuk gas LPG 3kg, ada gap atau selisih kurang lebih Rp 6 ribu per kg antara harga LPG bersubsidi tabung 3 kg dengan LPG non subsidi tabung 12 kg. Jika ikut harga pasar yang normal, maka harga LPG 3 kg akan naik menjadi sekitar Rp 37.500.

"Gap harga yang sangat tinggi harus menjadi perhatian peruntukannya. Misalnya, pelaku usaha kuliner dengan modal diatas seratus juta tidak boleh menggunakan gas LPG bersubsidi," katanya.

La Nyalla berharap pemerintah bisa lebih dulu memperbaiki data penerima subsidi. Pasalnya, banyak yang salah sasaran terhadap masyarakat penerima bantuan.

Contoh, kata La Nyalla, penerima BLT UKM, faktanya di lapangan banyak yang mendapat bantuan tapi tidak punya usaha.

"Jadi akhirnya menjadi sangat konsumtif, sedangkan pelaku usaha mikro yang sesungguhnya malah tidak mendapat bantuan," katanya.

Untuk itu, mantan ketua umum PSSI itu mengusulkan agar data penerima bantuan subsidi dievaluasi lagi oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian atau lembaga terkait.

"Lebih baik pemerintah fokus dahulu pada data penerima subsidi tunai. Karena Program ini banyak yang salah sasaran ini yang harus segera dievaluasi. Data terintegrasi sangat penting untuk menghindari salah sasaran," kata La Nyalla.