Bagikan:

JAKARTA - Perbedaan hasil survei Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng) yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indikator Politik Indonesia (IPI) menjadi sorotan. Di dua survei itu, tingkat keterpilihan atau elektabilitas Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi jomplang.

Pakar politik Prof. Dr. Asrinaldi, S.Sos, M.Si, mendesak Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) ambil tindakan adil dan segera melakukan pemeriksaan mendalam. Persepi didesak mengekspose membuka data hasil survei kedua lembaga tersebut.

Menurut Asrinaldi, jika ditemukan fakta benar bahwa memang hasilnya terlampau jauh, tentu hal ini harus menjadi perhatian Persepi.

“Kalau memang ada fakta bahwa hasilnya berbeda jauh. Tentu ini akan menjadi perhatian Persepi. Idealnya tentu Harus ada pemeriksaan terhadap perbedaan ini,” kata Asrinaldi, Senin 18 November.

Asrinaldi lantas menyorot soal kejadian antara Poltracking dan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Dalam menyikapi perbedaan sangat jauh hasil survei Pilkada Jakarta 2024, Poltracking diberikan sanksi.

Adapun perbedaan terjadi pada hasil survei Pilkada Jateng 2024 yang dilakukan dalam kurun waktu yang sama oleh IPI dan SMRC.

Dalam survei 7-13 November, perolehan elektoral pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jateng nomor urut 2 Ahmad Lutfi-Taj Yasin unggul dengan raihan 47,19 persen, mengalahkan pasangan nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi 43,46 persen.

Sementara survei SRMC pada periode 7-12 November, elektabilitas Andika-Hendrar 50,4 persen di atas Lutfi-Taj Yasin sebesar 47,0 persen.

Asrinaldi menilai perbedaan hasil survei antara kedua lembaga ini mencapai 9 persen untuk elektabilitas Andika-Hendrar.

Dia pun merekomendasikan agar Persepi membedah perbedaan data yang terjadi di Jateng. Jika pemeriksaan digelar, kata dia, maka satu hal yang harus ditaati Saiful Mujani tidak boleh mengikuti atau bahkan cawe-cawe dalam pengambilan keputusan.

Menurut Asrinaldi, jika Saiful Mujani ikut serta hanya akan mempertebal indikasi konflik kepentingan. Membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan kinerja Persepi sebagai pengawal lembaga survei.

Lebih parah lagi, lanjut dia, kasus perbedaan survei di Jateng merupakan indikasi kuat adanya praktik tebang pilih Persepi terhadap anggota asosiasi. Bahwa Persepi memang sudah menargetkan Poltracking Indonesia sebagai anggota yang secara tidak langsung dipaksa mengundurkan diri.

“Artinya, anggota dewan etik yg diperiksa tidak dilibatkan dalam pemeriksaan kalau memang ada indikasi ke arah itu,” tegas Asrinaldi.