Menteri Kerap Beda Pendapat, Golkar: Jangan Sampai Jokowi Marah-Marah Lagi

JAKARTA - Politikus Partai Golkar Andi Harianto Sinulingga mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memastikan para menteri di Kabinet Indonesia Maju sesuai dengan arahan yang ada. Sebab, masih banyak menteri yang kerap berbeda pendapat dalam menentukan kebijakan. 

"Harus didorong Pak Jokowi yang (periodenya, red) masih ada hampir 4 tahun itu agar memastikan para menterinya itu sesuai direction yang ada. Jadi marah-marah Pak Jokowi jangan diulang lagi, cukup. Jangan nanti marah lagi tapi actionnya (tidak ada, red)," ujar Andi dalam diskusi 'Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024' secara virtual, Sabtu, 10 April. 

Contoh, kata Andi, kementerian pertanian dan kementerian perdagangan hingga Bulog terkait rencana impor beras yang dinilainya mengeluarkan kebijakan berbeda. Belum lagi manteri perekonomian.

"Bisa bayangkan antara satu kementerian, satu lembaga dengan kementerian lain itu bisa mengeluarkan pandangan yang berbeda-beda. Sehingga kita kebingungan melihat, merasakan dan memahami, pandangan mana yang mewakili pemerintah sebelum pada akhirnya Jokowi pada vlognya berbicara impor itu," jelas Andi. 

Diketahui sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lurfi berpandangan impor beras perlu dilakukan untuk menjamin cadangan beras pemerintah. Ia menyebut kebijakan diambil karena serapan beras dari Perum Bulog memprihatinkan.

Sementara, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo enggan berkomentar banyak soal rencana importasi 1 juta ton beras yang diberikan pemerintah kepada Perum Bulog. Sedangkan, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengklaim stok cadangan beras pemerintah masih aman.

Berdasarkan catatan Bulog, masih terdapat 883.585 ton cadangan beras pemerintah. Apalagi ditambah dengan musim panen beras yang masih berjalan hingga April. Dengan kondisi ini, Budi yakin, cadangan beras pemerintah akan mencapai lebih dari 1 juta ton.

"Menurut saya, yang paling penting adalah memastikan bagaimana semua program direction pemerintah menuju kemandirian ekonomi dan supaya seluruh yang dimiliki pemerintah programnya bisa dirasakan oleh masyarakat," kata Andi.