JAKARTA - Kurang dari sebulan, Presiden Joko Widodo kembali mengkritik kinerja menterinya yang dinilai terlalu santai. Tanda kalau perombakan kabinet memang semakin dekat?
Kritik keras ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas, Selasa, 7 Juli, di Istana Negara. Laman resmi Presiden Jokowi baru merilis berita ini satu hari kemudian, Rabu, 8 Juni.
Jokowi mendesak semua menterinya untuk mempercepat belanja pemerintah supaya bisa segera menggerakkan perekonomian. Kuartal ketiga tahun ini, kata Jokowi, jadi kunci upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi.
"Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang. Karena memang kuncinya di kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit ke plus (pertumbuhan ekonomi), ya sudah kuartal keempat lebih mudah, tahun depan insyaallah juga akan lebih mudah," jelas Jokowi.
Belanja negara menjadi harapan Jokowi supaya perekonomian bisa bergerak kencang di kala masa pandemi ini. Jokowi mau menterinya bisa lebih kreatif dalam mencari solusi ribetnya urusan birokrasi.
"Pada kondisi krisis, kita harusnya kerja lebih keras lagi. Jangan kerja biasa-biasa saja. Kerja lebih keras dan kerja lebih cepat. Itu yang saya inginkan pada kondisi sekarang ini. Membuat Permen (Peraturan Menteri) yang biasanya mungkin 2 minggu ya sehari selesai, membuat PP (Peraturan Pemerintah) yang biasanya sebulan ya 2 hari selesai, itu loh yang saya inginkan," tegas presiden.
Kalau kita ini tidak ngeri dan menganggap ini biasa-biasa saja, waduh, bahaya banget. Belanja juga biasa-biasa saja, spending kita biasa-biasa saja, enggak ada percepatan
"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp70,7 triliun, Kemensos Rp104,4 triliun, Kemenhan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun,” sambung Jokowi.
Kepala Negara meminta jajarannya untuk bekerja berdasarkan konteks krisis dan tidak seperti dalam keadaan normal biasa. Selain itu, pembelanjaan pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri.
"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita,” imbuh presiden.
"Jangan ada lagi beli yang dari luar apalagi hanya masker, banyak kita produksinya. APD (alat pelindung diri) 17 juta produksi kita per bulan. Padahal kita pakainya hanya kurang lebih 4 sampai 5 juta (unit). Hal-hal seperti ini saya mohon Bapak/Ibu Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, tahu semuanya masalah dan problem yang kita hadapi," tegas Jokowi.
Terkait
