JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyarankan agar masyarakat mendapat libur pengganti supaya bisa mudik ke kampung halaman setelah berakhirnya penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Hal ini diharap bisa dilaksanakan agar masyarakat tidak memaksakan mudik saat Hari Raya Lebaran tahun ini.
"Saya melihat ini untuk mudik ini dalam rangka menenangkan masyarakat mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk Hari Raya, ini mungkin bisa dibicarakan," kata Jokowi sebelum memimpin rapat terbatas bersama para menteri untuk membahas mudik, Kamis, 2 April.
Selain itu, Jokowi juga menyarankan, tempat wisata bisa digratiskan setelah penyebaran virus corona berakhir dan masyarakat bisa berlibur pada hari libur pengganti tersebut.
Terkait mudik Lebaran, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta agar ada skenario yang diterapkan untuk menyambutnya di tengah penyebaran COVID-19. Dia meminta para menterinya menyiapkan skenario secara komperhensif dari hulu hingga ke hilir.
Salah satu skenario yang harus dipikirkan adalah membatasi pergerakan orang dan menjaga jarak aman satu orang dengan yang lain. Selain itu, pengawasan secara ketat juga harus dilakukan hingga di tingkat RT dan RW.
"Sehingga pemudik yang pulang dari jabodetabek bisa diberlakukan sebagai ODP (orang dalam pengawasan) sehingga harus menjalankan isolasi mandiri," ungkapnya.
BACA JUGA:
Jokowi juga menyinggung soal bantuan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Menurut dia, stimulus ekonomi ini membantu masyarakat terutama mereka yang berada di DKI Jakarta yang merupakan wilayah ibu kota.
Di Jakarta, Jokowi mengatakan ada 3,6 juta orang yang perlu dimasukkan dalam jaring pengamanan sosial. Hal ini diketahui setelah dirinya mendapat laporan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dari total tersebut, sebanyak 1,1 juta sudah menerima bantuan tersebut sementara sisanya masih belum disalurkan dari pusat ke Pemprov DKI Jakarta.
"Artinya tinggal 2,5 juta yang perlu kita eksekusi di lapangan," tegas dia sambil menambahkan untuk masyarakat di desa, mereka yang butuh bantuan jaring pengaman sosial bisa dipenuhi lewat dana desa yang sudah disediakan oleh pemerintah
