JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati membenarkan program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo-Gibran baru akan diterapkan pada Januari 2025. Menurut Rahayu, penerapannya baru bisa dilakukan pada tahun depan lantaran saat ini anggaran belum tersedia.
“Anggarannya baru ada, untuk tahun depan jadi sesederhana makan gizi gratis ini dibutuhkan upaya sangat besar,” ujar Rahayu, Senin, 28 Oktober.
Rahayu mengatakan, alasan anggaran belum tersedia hanya karena urusan teknis saja. Yakni penyesuaian APBN 2025.
“Jadi harus dilihat dari APBN yang diajukan pemerintah untuk 2025 yang artinya harus diubah juga dan dengan kabinet baru harus ada adaptasi yang dilakukan, perubahan yang dilakukan dari APBN yang diajukan untuk 2025. Jadi itu sebabnya sangat teknis untuk makan bergizi gratis,” jelasnya.
Namun sebelumnya, Rahayu menyebut, akan diterapkan dulu ujicoba dan sosialisasi untuk saat ini sampai akhir tahun. "Kita masih banyak ujicoba, sosialisasi, persiapan karena membutuhkan kira-kira 48.000 dapur di seluruh Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR itu.
Kendati demikian, perempuan yang akrab disapa Sara itu menekankan, penerapan makan bergizi gratis tahun depan tidak langsung diberikan kepada semua, melainkan daerah prioritas saja. Hanya saja, dia enggan membeberkan daerah mana yang akan menjadi prioritas lebih dahulu.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kirim Surat Protes ke PBB, Irak Marah Israel Langgar Wilayah Udara Saat Serangan ke Iran
28 Oktober 2024, 17:28 -
| BERITA
Perundingan Gencatan Senjata Gaza Diprediksi Molor hingga Hasil Pilpres AS Diumumkan
28 Oktober 2024, 17:20 -
| BERITA
Kemenkes: Cegah Perundungan, Grup WA Peserta PPDS Wajib Terdaftar Resmi di RS
28 Oktober 2024, 17:14
“Mungkin di tahun pertama tidak untuk semuanya, kita sudah menyampaikan semuanya saat kampanye bahwa tidak langsung 82 juta penerima akan menerima di tahun pertama,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal dilaksanakan mulai 2 Januari 2025.
Hal ini disampaikan Dadan usai mengikuti sidang kabinet (sidkab) perdana pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Negara, Rabu, 23 Oktober.
"Jadi (2 Januari 2025). Jadi pada prinsipnya program ini harus jalan dan semua harus membantu program ini bisa jalan," kata Dadan.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #pdip #hasto kristiyanto #nataru #natalPopuler
