Meski Prabowo Soroti Kebocoran Anggaran, Jangan Bikin Hukum Jadi Alat Politik

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengatasi masalah kebocoran anggaran negara lewat penerapan dan penegakan hukum yang tegas dan keras. Ia juga berharap pemerintahan Prabowo dapat memperkuat ruang-ruang aspirasi rakyat demi pembangunan nasional.

Awalnya Hillary berbicara soal pencapaian pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Di pemerintahan Pak Jokowi saya rasa sangat baik di bidang infrastruktur dan juga dalam pemerintahan ada begitu banyak hal-hal yang diterobos oleh Pak Jokowi meskipun ada juga yang menimbulkan pro kontra,” kata Hillary Brigitta Lasut, Jumat 25 Oktober.

Untuk itu, Hillary berharap pemerintahan Presiden Prabowo bisa mensosialisasikan lebih setiap kebijakan atau program yang akan diambil sehingga penerimaan rakyat dapat lebih baik.

“Saya berharap penerapan hukum juga di masa yang sekarang tidak menjadi alat politik ya,” tutur salah satu anggota DPR muda ini.

“Kita berharap Pemerintahan Pak Prabowo bisa menjunjung tinggi rasa keadilan, jangan sampai hukum dijadikan alat politik yang hanya memperkuat satu dua partai, satu dua golongan tapi bisa untuk memperkuat aspirasi rakyat,” lanjut Hillary.

Dalam pidato perdananya sebagai presiden, Prabowo mengajak semua pihak untuk berani menghadapi kenyataan masih terjadinya kebocoran anggaran negara, penyelewengan, dan korupsi yang membahayakan masa depan dan generasi penerus bangsa.

Prabowo pun mengajak semua pejabat politik dan pejabat Pemerintah pada semua tingkatan untuk tidak takut menghadapi realita skandal perbuatan curang penuh penyimpangan, kolusi, antara oknum pejabat dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, dan tidak patriotik. Ia berkomitmen memberantas korupsi yang menyebabkan kebocoran anggaran.

Hillary pun meyakini Presiden Prabowo Subianto akan membawa kembali hukum sebagai alat pencari keadilan sesungguhnya, bukan alat politik.

“Saya yakin di pemerintahan yang baru ini bisa, karena Pak prabowo sudah sampaikan langsung sendiri demokrasi dan hukum akan berjalan dengan baik, serta menjunjung tinggi rasa keadilan. Tapi harus ada pengawalan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Hillary yakin penegakan hukum di era pemerintahan saat ini akan lebih baik karena Prabowo juga telah menekankan komitmennya untuk setia pada konstitusi. Dengan begitu, tak ada lagi pelanggaran terhadap konstitusi yang sempat menjadi isu di republik ini beberapa waktu ke belakang.

“Sudah disampaikan oleh Pak Prabowo demokrasi tetap terus akan terjaga. Bahwa di pemerintahan baru ini demokrasi kita harus jauh lebih santun dibandingkan sebelumnya, jauh lebih terarah, lebih damai,” terang Hillary.

“Dan DPR maupun parpol juga bisa diberikan ruang keleluasaan menyampaikan aspirasinya dengan tegas tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas dan tanpa harus dekat dengan penguasa untuk mempunyai keberanian tertentu supaya bisa menyampaikan aspirasinya,” imbuh Legislator dari Dapil Sulawesi Utara itu.

Sebagai anggota dewan yang ditugaskan di Komisi XI dengan bidang kerja terkait keuangan negara dan perencanaan pembangunan nasional, Hillary optimis target Pemerintahan Presiden Prabowo dapat tercapai termasuk target pertumbuhan ekonomi Indonesia naik sebanyak 8%. Pasalnya Prabowo sudah sadar akan masalah kebocoran anggaran negara dan berkomitmen mengatasinya.

"Sebagai wakil rakyat kita harus realistis, tetapi sebagai orang yang dipercayakan ratusan ribu suara masyarakat tentunya kita harus juga optimis bahwa 4-5 tahun atau dalam beberapa tahun dalam periode ini (pertumbuhan ekonomi) bisa naik sampai sepesat itu,” ungkap Hillary.

Master of laws dari Universitas Washington School of Law ini memastikan DPR akan menjalankam peran dan fungsinya dengan baik untuk mengawal program dan kebijakan Pemerintah. Hillary menilai setiap kebijakan yang akan diterapkan di era pemerintahan Presiden Prabowo sudah menjalani kajian dengan sebaik-baiknya.

"Kalau ahli di semua sektor yang terkait dengan Pemerintahan menyatakan yakin, berarti ada jalan atau ada cara yang akan kami terus telaah dan terus awasi dan cari tahu seperti apa jalannya sampai itu bisa dicanangkan atau dimulai progresnya. Kami akan terus mengawasi dengan baik," urainya.

Walaupun pada periode pemerintahan saat ini belum ada partai politik yang menyatakan sebagai oposisi, Hillary berharap hal tersebut tidak menurunkan semangat para anggota dewan untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Dengan begitu fungsi pengawasan DPR tetap berjalan dengan semestinya.

"Kita berharap di Pemerintahan yang baru para wakil rakyat tetap kritis dan tetap berani menyampaikan aspirasinya. Walaupun mendukung Pemerintahan tetapi juga tetap mengawasi dengan baik,” kata Hillary.

Lebih lanjut, Hillary meminta Pemerintah baru untuk membuka ruang diskusi dan banyak mendengar aspirasi rakyat. Terutama dalam hal kebijakan dan program yang menjadi polemik, mengingat Komisi XI juga punya peran terhadap perencanaan pembangunan nasional.

“Sekiranya program, rencana undang-undang, kebijakan dan lainnya tidak berpihak kepada rakyat, saya sangat berharap Pemerintah yang baru masih mau untuk mendengar,” ucap salah satu anggota dewan peraih suara terbanyak di Pileg 2024 tersebut.

"Kami sebagai wakil rakyat tentunya bertugas untuk menyuarakan apa yang menjadi konsen, ketakutan, kekhawatiran bagi masyarakat," pungkas Hillary.