Pramono Anung Soal Kabinet Gemoy: Pak Prabowo yang Paling Tahu Kebutuhan 

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menanggapi banyaknya jumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pramono menegaskan penentuan susunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden. Hal tersebut juga diatur dalam undang-undang.

"Sehingga apa yang menjadi kebutuhan Pak Prabowo yang paling tahu. Bagi saya yang paling penting adalah ini kan baru di awal. Kita mendoakan saja supaya pemerintahan ini lebih baik, lebih kuat, lebih stabil," kata Pramono di Pluit, Jakarta Utara, Selasa, 22 Oktober.

Pramono menegaskan saat ini kondisi geopolitik dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Barangkali, Prabowo membutuhkan bantuan lebih banhak dari para menteri dan lembaganya untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia.

"Persoalan di middle east, persoalan di Ukraina, persoalan rivalitas China-Amerika itu pasti cepat atau lambat ada pengaruhnya bagi kehidupan ekonomi maupun politik kita," jelas Pramono.

Presiden Prabowo Subianto telah melantik jajaran menteri dan wakil menteri. Kabinet pimpinan Prabowo ini dianggap yang paling gemuk sejak Orde Baru hingga Reformasi.

Rangkaian pelantikan 48 menteri negara dan 56 wakil menteri telah dilangsungkan di Istana Negara sehari setelah Prabowo resmi didapuk sebagai Presiden kedelapan Republik Indonesia, menggantikan Joko Widodo. Sehingga secara keseluruhan ada 106 jajaran menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Selain jajaran menteri, Presiden Prabowo juga melantik pejabat setingkat menteri. Mereka adalah Jaksa Agung, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Kantor Komunikasi Presiden, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Prabowo-Gibran melakukan sejumlah perombakan, terlihat dari jumlah kementerian koordinator di Kabinet Merah Putih. Kabinet Prabowo memiliki 14 kementerian baru dari total 48 kementerian. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan era Jokowi yang hanya memiliki 34 kementerian.

Hal ini pula yang menyebabkan jumlah menteri Kabinet Merah Putih membengkak. Padahal sebelumnya, di era Presiden Soeharto, yang menjabat selama 32 tahun, jumlah menteri terbanyaknya terjadi pada periode 1988-1993.

Kabinet Pembangunan V saat itu memiliki total 44 menteri. Sedangkan di era Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono masing-masing memiliki 36, 33, dan 34 orang menteri. Jokowi, yang memimpin di 10 tahun terakhir dibantu oleh 34 menteri di masing-masing periodenya, Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.