Puan Harap Pergantian Rumah Dinas ke Tunjangan Bermanfaat Bagi Anggota DPR

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menilai pergantian tunjangan rumah dinas menjadi tunjangan dalam bentuk uang tunai akan lebih efektif. Dia berharap, pergantian tersebut bisa bermanfaat bagi anggota DPR. 

"Insyaallah efektif, karena memang kami berharap bahwa itu bisa bermanfaat bagi para anggota," ujar Puan, Senin, 7 Oktober.

Apabila ada anggota DPR yang sudah mempunyai rumah pribadi di Jakarta, Puan menilai, tunjangan tersebut merupakan salah satu fasilitas.  

"Ya kan setiap anggota mempunyai juga hak dan kewajiban untuk bisa kemudian nantinya memfasilitasi jika kemudian ada konstituen atau kemudian ada orang dari dapil datang dll, sebagainya," kata ketua DPP PDIP itu. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengungkap alasan tunjangan rumah dinas anggota DPR dihapus karena kondisi sudah tak layak huni.

Tunjangan tersebut diganti menjadi uang per bulan yang nominalnya kisaran harga hunian atau sewa rumah tiga kamar di kawasan Senayan, Semanggi, dan Kebayoran Baru.

“Pada intinya adalah bahwa rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping apa, sebagian besar itu kondisinya cukup parah,” kata Indra.

Menurutnya, jika rumah dinas itu tetap digunakan maka banyak biaya perawatan yang harus dikeluarkan. Indra menyebut sebagian anggota DPR ada yang menggunakan uang pribadi untuk perawatan rumah dinas.

“Secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan, memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni karena mengingat usianya,” jelasnya.

Indra mengatakan, rumah dinas tersebut akan dikembalikan kepada negara. Saat ini, pihaknya sedang mengurus dokumen pengembalian untuk diserahkan ke Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian Keuangan.