PALU - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Sulawesi Tengah meminta Kapolda memberikan sanksi kepada Kapolresta Palu dalam kasus tewasnya seorang tahanan.
"Kapolres harusnya diberikan sanksi dalam kasus ini," kata Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng Dedi Askary dikutip ANTARA, Rabu, 2 Oktober.
Dia menjelaskan tanggung jawab pimpinan itu tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan Pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
"Berdasarkan jenjang tanggung jawab jabatan, jangan sebatas pelaku yang diperiksa secara etik dan profesi," katanya.
Menurut Dedi, dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2005 sangat jelas, dua atau tiga tingkat di atas pelaku utama, yakni kepala jaga, kabag ops dan kapolres itu harus diproses etik dan profesi.
"Tidak boleh hanya pelaku utama karena ada tanggung jawab jabatan di dalam kasus itu," katanya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Israel Kirim Lebih Banyak Pasukan ke Lebanon Selatan Meski Mengklaim Operasi Terbatas
02 Oktober 2024, 16:17 -
| BERITA
Pasukan Lapis Baja Israel Bergabung dalam Operasi Darat di Lebanon Selatan
02 Oktober 2024, 14:56
Sebelumnya, Kapolda Sulteng Irjen Agus Nugroho menegaskan pengungkapan kasus tewasnya seorang tahanan berinisial BA dilakukan secara transparan dan terbuka, baik dalam penanganan kasus pokok maupun penyebab kematiannya.
"Polda Sulteng mengambil alih penanganan perkara tewasnya seorang tahanan yang sebelumnya ditangani Polresta Palu," kata Kapolda.
Tidak hanya itu, Polda Sulteng membentuk sejumlah tim untuk melakukan penguatan dalam pengungkapan perkara.
Polda Sulteng menahan dua orang anggota polisi yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang tahanan di Polresta Palu.
Propam Polda Sulteng sudah memeriksa 26 orang saksi, terdiri atas petugas jaga tahanan, para tahanan, pegawai rumah sakit, penyidik, dan saksi lainnya.
Tag Terpopuler
#ridwan kamil #pramono anung #hizbullah #pilkada 2024 #marissa haquePopuler
