421 WNA Dideportasi dari Bali, Kemenkumham: Lebih Tinggi Dibanding 2023 

DENPASAR - Petugas Imigrasi Bali telah mendeportasi ratusan Warga Negara Asing (WNA) dari Bulan Januari hingga tanggal 26 September 2024.

Kepala Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, Pramela Yunidar Pasaribu mengatakan hingga 26 September 2024, jajaran Imigrasi pada Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Bali telah mendeportasi 412 WNA. Angka tersebut  mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023.

"Di mana 335 orang asing dideportasi oleh Kantor Imigrasi di Bali, termasuk Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Denpasar, Singaraja, serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar. Dari total tersebut, Rudenim Denpasar mencatatkan deportasi terbanyak dengan jumlah 211 orang," kata Pramela, Kamis, 26 September.

"Meningkatnya mobilitas orang asing harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi terhadap aktivitas mereka," imbuhnya.

Sepanjang 2024 operasi pengawasan,"Bali Becik", terus digencarkan hingga akhir September 2024. Operasi ini, berhasil mengamankan ratusan WNA yang berujung pada tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan tindakan lainnya terhadap 412 orang.

"Saya terus mengimbau jajaran Imigrasi di seluruh Bali untuk responsif dan konsisten terhadap potensi gangguan dari warga asing. Kami tetap waspada dan memastikan pengawasan ketat di setiap pintu masuk Bali, baik secara insidental maupun berkala. Setiap pelanggaran oleh WNA akan ditindak tegas," jelasnya.

Pramela juga menegaskan imigrasi tidak akan memberikan toleransi kepada WNA yang menyalahgunakan izin tinggal atau terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Hal ini telah dibuktikan dengan berbagai tindakan deportasi yang dilakukan jajaran Imigrasi Bali terhadap WNA yang terlibat dalam kegiatan yang tidak bermanfaat bagi Indonesia atau bahkan merugikan kepentingan nasional," ujarnya.

Dia menegaskan komitmen Imigrasi Bali untuk menjaga keamanan dan ketertiban melalui pengawasan yang ketat. Pemeriksaan dokumen perjalanan, seperti paspor, visa, dan izin tinggal, dilakukan dengan lebih teliti. Sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi juga diterapkan untuk memantau pergerakan WNA secara efektif.

Pramela juga menyampaikan pelaksanaan pengawasan sebagai tindak lanjut penegakan hukum keimigrasian bagi WNA yang tidak memberikan manfaat dan membahayakan merupakan bagian dari selective policy yang dijalankan. 

"Tugas dan fungsi keimigrasian oleh Kantor Imigrasi di wilayah Bali telah mendeportasi sepanjang tahun ini tanpa terkecuali, termasuk WNA yang melanggar etika, tidak memberikan rasa tentram dan nyaman bagi masyarakat sekitar, serta melakukan penyalahgunaan izin tinggal dan overstay. Deportasi dilakukan tanpa terkecuali," ungkapnya.

Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan, termasuk melaporkan keberadaan dan kegiatan WNA yang mencurigakan.

"Para WNA diimbau untuk mematuhi Undang-undang dan hukum yang berlaku demi terciptanya pariwisata Bali yang aman, nyaman, dan berkelanjutan," ujarnya