Bertemu Direktur Eksekutif WFP, Menlu Retno Bahas Program Makan Bergizi Gratis hingga Kelaparan

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membahas sejumlah terkait dengan program pangan dan kelaparan, saat bertemu dengan Direktur Eksekutif UN World Food Programme (WFP) Cindy McCain di sela-sela pertemuan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-79 di New York, Amerika Serikat Hari Selasa.

Pertemuan Menlu Retno dengan Direktur Eksekutif WFP membahas inisiatif Koalisi Makanan Sekolah (School Meals Coalition).

"Tujuan inisiatif ini sejalan dengan visi nasional Indonesia untuk meningkatkan gizi anak-anak dan berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia, dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045," ujar Menlu Retno, dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Rabu 25 September.

Pertemuan juga membahas rencana Indonesia untuk meningkatkan perannya sebagai negara pemberi bantuan hibah bantuan pangan, terutama ke negara-negara yang terdampak konflik, termasuk melalui potensi perluasan program bantuan biskuit energi tinggi Indonesia ke wilayah yang paling membutuhkan, seperti Afghanistan dan Ethiopia.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu Retno juga mengajak WFP untuk menjajaki inisiatif bersama yang mengintegrasikan solusi air dan sanitasi dalam strategi pengentasan kelaparan.

"Ketersediaan dan kualitas air berdampak langsung pada ketahanan pangan dan upaya pengentasan kelaparan," terang Menlu Retno, seraya menambahkan lebih dari dua miliar orang hidup di negara-negara dengan pasokan air yang tidak memadai.

Diketahui, konflik global, krisis ekonomi, perubahan iklim, telah berdampak pada krisis pangan di berbagai belahan dunia.

Data UN World Food Programme pada tahun 2024 menunjukkan, sekitar 309 juta orang mengalami kelaparan kronis di 71 negara.

Peningkatan jumlah orang kelaparan di dunia yang masih terjadi, menjadi tantangan dalam pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan.

UN World Food Programme sendiri telah menjadi mitra erat Indonesia dalam pengembangan kapasitas dan pendampingan teknis berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dalam menghadapi ancaman kerawanan pangan.