JAKARTA - Lembaga legislatif majelis rendah dari Majelis Federal Rusia atau Duma Negara sedang menggodok aturan baru bagi terdakwa kasus tertentu menjalani wajib militer.
Mengutip Tass, Rabu 18 September, aturan itu terdapat dalam RUU tentang pengalihan tanggung jawab pidana bagi para terdakwa warga negara Rusia.
RUU itu telah diajukan Duma Negara ke Mahkamah Agung Ruia sejak Agustus 2024.
Bagi terdakwa dalam kategori kasus tertentu yang sedang menjalani pengadilan diberikan opsi menandatangani kontrak dinas militer.
Opsi tersebut jika dipilih otomatis membebaskan terdakwa dari perkara namun dengan kewajiban mengikat hingga misi yang diberikan tuntas.
Penangguhan proses pidana, penarikan tindakan pencegahan, dan penghentian proses pidana tercantum di dalam uraian RUU tersebut.
Tak hanya bagi yang belum menerima putusan, terpidana telah dijatuhi vonis hukuman tetapi belum dijalankan juga melekat pada RUU ini jika disetujui komando unit militer.
Adapun RUU ini diserukan Kepala Komite Duma untuk Pembentukan Negara dan Legislasi, Pavel Krashennikov; Kepala Komite Duma untuk Pertahanan, Andrey Kartapolov; dan kepala Komite Dewan Federasi untuk Legislasi Konstitusional dan Pembentukan Negara, Andrey Klishas.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Arsjad Rasjid Minta Pemerintah Bantu Selesaikan Dualisme Kadin Indonesia
15 September 2024, 19:38 -
| BERITA
Helikopter Tambang Emas Bawa 3 Orang Hilang di Amur Rusia, 20 Anggota SAR Diterjunkan
17 September 2024, 14:30 -
| BERITA
Sekolah di Ohio AS Dijaga Polisi Gegara Ancaman Bom Dipicu Hoaks Imigran Haiti Makan Kucing
17 September 2024, 17:11
Tag Terpopuler
#donald trump #ridwan kamil #kadin #pramono anung #pilkada 2024Populer
