Soal Vaksin COVID-19 Untuk Anak, Menkes BGS: Belum Ada Uji Klinisnya
Menkes Budi Gunadi Sadikin (ANTARA)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Menkes BGS) menyebut penyuntikan vaksin COVID-19 bagi anak-anak belum dilakukan. Hingga saat ini, belum ada uji klinis terkait pemberian vaksin untuk anak di bawah 18 tahun.

“Terkait vaksinasi anak, sampai sekarang belum ada uji klinis yang dilakukan oleh seluruh (produsen, red) vaksin yang ada,” kata Budi dalam konferensi pers secara daring yang ditayangkan di akun YouTube Kemendikbud RI, Selasa, 30 Maret.

Atas alasan inilah, vaksin COVID-19 hanya akan diberikan bagi mereka yang berusia 18 tahun lebih. Lagipula, anak-anak dianggap tidak memiliki tingkat fatalitas yang tinggi sehingga pemberian vaksin ini belum diperlukan.

“Jadi sekarang vaksinasi diberikan umumnya di atas usia 18 tahun. Kenapa, seperti yang disampaikan Mendikbud karena prevelensi atau kemungkinan tertular dan fatalitas virus COVID-19 di usia muda tidak ada,” ujarnya.

“Kalaupun terkena, mereka juga akan sembuh dengan sendirinya,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, program vaksinasi COVID-19 menargetkan 181,5 juta orang penerima. Mereka yang ditargetkan adalah masyarakat yang berusia 18 tahun ke atas. Nantinya, para penerima vaksin bakal mendapat dua kali dosis penyuntikan.

Secara keseluruhan, vaksinasi nasional ini akan dilakukan mulai April 2021 sampai Maret 2022 dan terdiri dari beberapa tahapan.

Pada tahap pertama, vaksin diperuntukkan bagi 1,5 juta tenaga kesehatan. Pada tahap kedua, vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi kelompok lansia dan petugas pelayanan publik. Sasarannya sebanyak 21,5 juta lansia dan 16,9 juta petugas pubik.

Mereka adalah pedagang pasar, pendidik, tokoh dan penyuluh agama, wakil rakyat, pejabat, pemerintah, ASN, TNI-Polri, petugas pariwisata, pelayanan publik, pekerja transportasi publik, atlet, serta pekerja media. Program ini berlangsung sampai bulan Mei.

Selanjutnya, vaksinasi akan dilakukan kepada 63,9 juta masyarakat rentan atau penduduk yang tinggal di daerah dengan risiko penularan tinggi. Kemudian, masyarakat lainnya sebanyak 77,7 juta orang.