Israel dan Hamas Dilaporkan Sepakati Gencatan Senjata Sementara untuk Vaksinasi Polio

JAKARTA - Kelompok militan Palestina Hamas menyetujui rencana gencatan senjata kemanusiaan selama tujuh hari di Gaza untuk program vaksinasi polio, lapor situs berita berbahasa Arab yang berbasis di London, Al-Araby Al-Jadeed.

Media tersebut mengatakan juru bicara Hamas, Jihad Taha, mengatakan dalam sebuah wawancara, kelompok militan Palestina tersebut mendesak semua pihak untuk melanjutkan inisiatif gencatan senjata sementara.

Alasannya, Israel tidak boleh dibiarkan "menghindar atau menunda-nunda dan mengajukan alternatif dengan menentukan tempat untuk memulai proses vaksinasi dan tidak berkomitmen pada gencatan senjata kemanusiaan apa pun," seperti dikutip dari The Times of Israel 30 Agustus.

Media tersebut mengutip sumber Mesir yang tidak disebutkan namanya, memperkirakan gencatan senjata akan dimulai dalam beberapa hari, berlangsung sepanjang siang hari selama 3-5 hari, tidak termasuk tempat-tempat di Jalur Gaza di mana Israel Defense Forces beroperasi.

Gencatan senjata, yang dilaporkan dibahas oleh Mesir dan AS minggu lalu, akan terlepas dari kesepakatan Israel-Hamas, karena pembicaraan gagal menghasilkan terobosan.

Diketahui, PBB sedang bersiap untuk memvaksinasi sekitar 640.000 anak di Gaza, setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan seorang bayi berusia 10 bulan lumpuh karena virus polio tipe 2, kasus pertama di wilayah tersebut dalam 25 tahun.

Sebelumnya, Channel 13 Israel melaporkan, Yerusalem telah menyetujui gencatan senjata kemanusiaan sementara di Jalur Gaza untuk memfasilitasi vaksinasi polio.

Menurut laporan tersebut, keputusan itu dibuat atas permintaan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ketika ia berkunjung minggu lalu.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kepala keamanan dikatakan telah menyetujui langkah tersebut tanpa memberi tahu menteri kabinet keamanan.

Terpisah, Kantor Perdana Menteri membantah telah mengesahkan gencatan senjata, tetapi mengonfirmasi telah menyetujui "penunjukan wilayah tertentu di Jalur Gaza." Diklaim bahwa langkah itu disampaikan dalam kabinet keamanan dan mendapat dukungannya.