Banjir Bandang Ternate Tewaskan Belasan Orang, DPR Minta Permukiman Warga Direlokasi

JAKARTA - Banjir bandang yang melanda permukiman penduduk di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, menewaskan belasan warga. Komisi V DPR RI minta Pemerintah melakukan relokasi permukiman warga dari wilayah yang menjadi lokasi banjir.

“Dukacita mendalam dan keprihatinan kami ucapkan atas bencana alam di Ternate, khususnya bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan,” kata Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Rabu 28 Agustus.

Seperti diketahui, banjir bandang dan longsor melanda Kelurahan Rua, Ternate, pada Minggu (25/8) dini hari. Akibat bencana hidrometeorologi itu, sebanyak 18 warga dilaporkan meninggal dunia dan satu orang masih dinyatakan hilang.

Irene meminta agar pencarian korban terus dilakukan dengan maksimal di mana BNPB telah mengerahkan 10 alat berat atau ekskavator untuk mencari korban hilang sekaligus membersihkan material yang terbawa banjir.

"Pencarian korban dan perbaikan akses perlu dilakukan dengan cepat. Semoga semua dapat diatasi dengan baik," tuturnya.

Irene telah meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang di Ternate yang merupakan dapilnya, pada Selasa (27/8) kemarin bersama Balai Wilayah Sungai (BWS), pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Pemda untuk mengecek kondisi korban. Sebelum turun ke lokasi, ia terlebih dahulu menggelar rapat dengan Pemerintah setempat untuk mengetahui data korban dan kebutuhannya.

“Pak Wali akan mengkoordinasi supaya gerak kita cepat agar masyarakat dapat dibantu dengan segera. Pada prinsipnya tujuan kita bersama di sini adalah membantu masyarakat,” ujar Irine.

Tak hanya meninjau lokasi, Irine juga mendatangi tempat pengungsian warga yang menjadi korban banjir. Selain mengecek fasilitas lokasi pengungsian dan ketersediaan logistik dan bantuan pangan dari Kementerian Sosial (Kemensos), ia pun berbincang dengan para korban untuk mengecek apa saja kebutuhan mereka.

Irine lalu mendorong agar bantuan penyediaan rumah bagi korban yang tempat tinggalnya hancur karena banjir dan longsor bisa segera direalisasikan oleh Pemerintah.

“Penanganan saat ini maupun yang akan datang adalah supaya warga terdampak bisa mendapat bantuan rumah. Saya sudah bahas dengan teman-teman dari PUPR dan Pemkot agar secepatnya menangani warga terdampak,” jelas Irine.

Lebih lanjut, perempuan yang bertugas di komisi infrastruktur DPR itu mendorong agar dilakukan relokasi permukiman warga. Irine mengatakan juga telah membahas dengan BWS terkait relokasi permukiman penduduk pada area yang menjadi aliran banjir bandang.

“Agar area tersebut dinormalisasi, jadi permukinan warga direlokasi di tempat yang aman. Di lokasi dekat danau tidak lagi dijadikan permukiman penduduk supaya ke depan tidak ada kejadian semacam ini lagi,” terangnya.

Pemkot Ternate telah menetapkan tanggap darurat banjir dan longsor selama 14 hari, terhitung sejak 25 Agustus sampai dengan 7 September 2024 menyusul bencana alam ini. Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate sendiri secara geologi dan hidrometeorologi masuk ke dalam kawasan rawan bencana sebab berada di kawasan Gunung Api Gamalama.

Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kestabilan slop atau ada sumbatan-sumbatan di hulu-hulu sungai yang menjadi penyebab utama banjir bandang. Ditambah intensitas curah hujan dalam waktu lama yang airnya tidak diserap secara maksimal sehingga air meluap dan melimpas ke permukiman di kawasan tersebut.

Untuk itu, Irine menyebut relokasi permukiman warga sudah menjadi keharusan. Tak hanya itu, Komisi V DPR juga mendorong segera dilakukannya perbaikan infrastruktur aliran sungai.

“Saya juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Balai Perumahan untuk bagaimana prosesnya, termasuk penyiapan lahan untuk rumah baru bagi masyarakat terdampak sehingga nanti kita ajukan ke Kementerian PUPR,” ucap Irine.

Legislator Dapil Maluku Utara itu berkomitmen untuk membantu memberikan solusi dan bantuan secepat mungkin kepada warga yang terkena dampak bencana alam di Ternate. Irine mengatakan, kerja sama stakeholder terkait dibutuhkan untuk memastikan masyarakat yang terdampak segera mendapat bantuan dan masalah yang ada dapat diselesaikan.

"Kita tangani dampak bencana ini sebaik-baiknya. Memang terlihat dari foto udara ini sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Sekarang yang harus dilakukan adalah menyelamatkan warga dulu. Intinya kita cari solusi terlebih dahulu,” ungkap Anggota BKSAP DPR RI itu.

Irine juga meminta kepada Pemda setempat memastikan kebutuhan logistik warga yang terdampak banjir tersedia di setiap waktu. Khususnya kebutuhan bagi anak-anak, lansia, ibu hamil/menyusui, dan warga yang mengalami kerentanan kesehatan.

"Masyarakat terdampak harus diberikan tempat yang layak dan nyaman. Pastikan kebutuhan mereka terpenuhi,” sebut Irine.

Irine meyakini keberadaannya sebagai anggota Komisi V DPR dapat membantu warga Kelurahan Rua yang menjadi korban banjir bandang mengingat Komisi V merupakan mitra Kementerian PUPR.

“Agar secepat mungkin solusi yang kami bahas dengan teman-teman stakeholder lain tadi, termasuk PUPR, bisa terealisasi dengan segera. Nyata dan konkret, bukan wacana,” tutupnya.