Bakamla Gagalkan Lagi Transfer BBM Ilegal di Perairan Kepri

JAKARTA - Badan Keamanan Laut (Bakamla) kembali menangkap kapal yang diduga sedang melakukan transfer BBM ilegal di Selat Durian, Perairan Kepulauan Riau.

Direktur Operasi Laut Bakamla yang juga Palakhar Operasi Laksma Bakamla Suwito, mengatakan, penangkapan tersebut dilakukan saat KN Marore 322 sedang melaksanakan tugas patroli rutin keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan tersebut.

Awalnya, KN Marore 322 mendapati kontak 2 kapal pada baringan 320° dengan jarak 3,1 nautical mile (NM). Namun beberapa saat kemudian, kontak radar tersebut merge atau bergabung menjadi 1 kontak kapal, dan dicurigai sedang melakukan tindak ilegal.

Mencurigai hal tersebut, Komandan KN Marore 322 Letkol Bakamla Yuli Eko Prihartanto memerintahkan untuk melakukan peran pemeriksaan dan penggeledahan. RHIB (Rigid Hulled Inflatable Boats) diturunkan untuk mendekat ke kapal dimaksud.

"Dari hasil pengamatan awal Tim Pemeriksa, terdapat 2 kapal kayu yang sedang menempel di lambung kiri tug boat. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, ditemukan bahwa KM. R 1 memuat solar sebanyak 40 KL, dan KM. R 2 memuat solar sebanyak 5 KL. Seluruh muatan dari kedua kapal tersebut tanpa adanya dokumen yang jelas," demikian siaran pers yang diterima dari Humas dan Protokol Bakamla, Sabtu, 27 Maret.

Selain itu, tug boat dengan nama lambung TB. MR 15/TK. MRP 3053 juga ditangkap sedang melakukan transfer BBM ilegal dari KM. R 1. Dari 45 KL BBM yang akan ditransfer, sudah masuk ke tug boat sebanyak 4,6 KL.

Guna dilakukan pemeriksaan lanjutan, ketiga kapal tersebut dikawal menuju Tanjung Balai Karimun.

"Ini merupakan wujud kesungguhan Bakamla RI dalam menunjukkan komitmen dan integritas dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan dan keselamatan di laut," jelas Suwito.

Hal ini, lanjutnya, menjadi salah satu visi dari pokok kebijakan Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, beberapa waktu lalu saat Rapim Bakamla RI 2021. Laksdya TNI Aan Kurnia menekankan agar Bakamla RI harus bekerja keras untuk menunjukkan komitmen dan integritasnya.

"Komitmen dan integritas kita sangat dibutuhkan untuk dapat menghasilkan output program yang ditentukan sebagai pijakan yang kokoh untuk mencapai outcome yaitu laut yang aman bagi aktivitas pembangunan nasional Indonesia", pungkas Aan.