Adian Napitupulu Datangi Polda Metro, Seratusan Orang Diamankan Usai Demo Tolak RUU Pilkada

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR fraksi PDIP, Adian Napitupulu, menyebut lebih dari seratus orang diamankan polisi terkait aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

Menurutnya, ratusan orang yang terlibat aksi unjuk rasa itu diamankan oleh Polda Metro Jaya dan polres jajaran

"Di sini kalau tidak salah berapa tadi 36, 36 di sini. Kalau tidak salah di Jakarta Barat 52, kemudian di Jakarta Pusat 23," ujar Adian kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis, 22 Agustus.

Jumlah massa yang diamankan itu diketahui setelah Adian bertemu dengan pihak Polda Metro Jaya.

Politikus PDIP ini pun sempat bertemu dengan beberapa orang yang telah diamankan polisi. Kondisinya disebut mengalami luka-luka.

Bahkan, ada satu orang yang sempat ditemuinya di sekitaran Gedung DPR/MPR. Kondisinya cukup meprihatinkan.

"Bibir pecah, yang tadi ketemu di DPR hidungnya patah," sebutnya

Adian juga menyebut telah meminta secara langsung kepada Polda Metro Jaya agar tak melakukan tindakan kekerasan saat proses pemeriksaan.

"Saya sampaikan pada penyidik-penyidiknya, saya tidak mau mendengar ada cerita kekerasan dalam proses pemeriksaan di setiap tahap di sini," kata Adian.

Diketahui, aksi demonstrasi dipicu oleh DPR yang merevisi Undang-Undang tentang Pilkada sempat diwarnai kericuhan.

Massa aksi menjebol pagar Gedung DPR/MPR. Bahkan, mencoret dinding area gedung wakil rakyat itu dengan kalimat makian.

Tensi massa demontrasi yang sempat memanas itupun mereda seiring adanya pernyataan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut pengesahan revisi UU Pilkada menjad UU dibatalkan. Pendaftaran calon Pilkada tetap menggunakan rujukan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Pengesahan revisi UU Pilkada yang direncanakan hari ini tanggal 22 Agustus batal dilaksanakan," kata Dasco lewat akun X @bang_dasco, Kamis, 22 Agustus.

"Oleh karenanya pada saat pendaftaran Pilkada pada tanggal 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan judicial review MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora," sambungnya.